Di sinilah letak persoalan mendasarnya. Negara bukan hanya membutuhkan penerimaan, tetapi juga membutuhkan tata kelola yang baik. Kekayaan alam yang melimpah, eloknya menjadi berkah fiskal.

Negara harus mampu mengoptimalkan royalti, dividen BUMN strategis, penerimaan dari pengelolaan mineral, migas, kehutanan, dan kelautan sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Negara-negara maju (misal Norwegia), acap dijadikan contoh bagaimana keuntungan dari minyak bumi dikelola melalui dana kekayaan negara (sovereign wealth fund) yang hasilnya dinikmati lintas generasi.

Model seperti ini hendak mendaku, semestinya sumber daya alam dapat menjadi instrumen pemerataan kesejahteraan apabila dikelola dengan tata kelola yang transparan, profesional, dan bebas dari kepentingan jangka pendek.

Bagi Indonesia, tantangan terbesar bukan semata-mata meningkatkan rasio pajak, melainkan memperbaiki tata kelola kekayaan alam.

Rakyat akan sulit menerima kenaikan berbagai jenis pajak apabila pada saat yang sama mereka menyaksikan eksploitasi sumber daya alam yang hanya menguntungkan segelintir pihak. Ketimpangan seperti inilah yang melahirkan rasa ketidakadilan fiskal.

Negara ideal bukanlah negara yang terus-menerus membebani rakyat dengan pajak, melainkan negara yang mampu mengelola seluruh potensi ekonominya secara efisien dan berkeadilan.

Pajak tetap diperlukan sebagai fondasi keuangan negara, tetapi kekayaan alam harus menjadi penyangga utama kesejahteraan publik, bukan sekadar sumber keuntungan bagi kelompok tertentu.

Di ujung tulisan ini, ditegaskan, ukuran keberhasilan negara bukanlah seberapa besar pajak yang berhasil dipungut, melainkan seberapa besar kesejahteraan yang mampu dikembalikan kepada rakyat.

Sebab, negara dibentuk bukan untuk membebani warganya, tetapi untuk melindungi, melayani, dan mewujudkan keadilan sosial.

Di negeri yang kaya sumber daya alam, rakyat seharusnya merasakan kemakmuran dari kekayaan itu, bukan justru merasa bahwa kehidupan negara hanya bertumpu pada kantong mereka melalui pajak yang terus bertambah. Ah, negeri yang hidup dari pajak...!(.)