Sumber daya alam diekspor dalam jumlah besar, tetapi manfaat ekonominya tidak sepenuhnya kembali kepada masyarakat. Yang justru makin terasa adalah bertambahnya beban pajak dan berbagai pungutan yang harus dibayar rakyat.

Keadaan ini menciptakan kesan, rakyat menjadi penyokong utama kehidupan negara. Setiap aktivitas ekonomi dikenai pajak.

Ketika membeli barang dikenai PPN, memperoleh penghasilan dikenai Pajak Penghasilan, memiliki kendaraan dikenai pajak kendaraan, membeli rumah membayar berbagai jenis pajak, bahkan transaksi digital pun kini tidak luput dari pungutan.

Pada sisi lain, masyarakat masih harus menghadapi jalan rusak, pelayanan publik lambat, buruk, bahkan terkesan arogan, pendidikan mahal, hingga fasilitas kesehatan yang belum merata, dan mega korupsi di jantung-jantung instansi penting.

Tentu tidak ada yang salah dengan pajak. Pajak merupakan kewajiban warga negara sekaligus bentuk gotong royong dalam membangun bangsa. Akan tetapi, legitimasi pajak bergantung pada kepercayaan publik.

Rakyat bersedia membayar pajak apabila mereka melihat hasil nyata berupa pelayanan publik yang berkualitas, birokrasi yang bersih, serta distribusi kesejahteraan yang adil.

Penerimaan dari sumber daya alam pada dasarnya dapat mengurangi kebutuhan pemerintah untuk meningkatkan pajak masyarakat apabila dikelola secara efektif.

Pendapatan sumber daya dapat digunakan untuk memperkuat belanja publik sekaligus mengurangi beban pajak non-sumber daya (James, 2015).

Baca Halaman Selanjutnya..