Sementara MBG menjamin pasar yang peyerapanya melalui kontrak dan angaran negara.relasi ini menunjukan bagaimana krisis pangan dan gizi digunakan sebagai dalih untuk mempercepat accumulation by dispossion, berupa perampasan tanah, marginalisasi petani kecil, dan penghancuran basis produksi rakyat.

Satu tahun pelaksanaan MBG cukup menunjukan bahwa problemnya bersifat struktural. Program ini gagal memenuhi dimensi normatif hak atas pangan, baik dari segi ketetersedian, keterjangkuan, kelayakan, maupun keberlanjutan, karena sejak awal tidak dirancang sebagai kebijakan berbasis hak. Populisme gizi mengantikan pendekatan hak denggan logika karitas negara selektif dan polotis.

Alternatif terhadap kondisi ini tidak terletak pada perbaikan teknis semata, melainkan pada pembongkaran logika kebijakan pangan itu sendiri.

Agenda kedaulatan pangan, desentralisasi pengadaan, kontrak langsung denggan petani dan koperasi lokal, serta penguantan produksi pangan rakyat menawarkan horizon politik yang secarah langsung berhadapan dengan rezim pangan koperasi.

Selama kebijakan pangan indonesia tetap tunduk pada logika akumulasi dan patronase, MBG akan terus berfungsi sebagai etalase kesejahteraan semu.

Satu tahun suda cukup untuk membuktikan bahwa di balik janji makan bergizi gratis, yang benar-benar kenyang bukanlah anak-anak, melainkan jaringan kekuasaan yang menopang populisme gizi itu sendiri. ( Indonesia Corruption Watch ICW, 2025).

Jangan sampai makanan bergizi gratis di ganti denggan maling berkedok gizi yang di bungkus lewat kebijakan agar publik tidak mengetahui itu, ini yang kita takuti secarah bersama, maka kontrol publik dalam bentuk kritikan adalah bagaiman pemerintah mampu melihat sisi kelemahan dan kekurangan dalam menjalankan program MBG. (*)