Selain fisik, masalah klasik yang terus berulang adalah anggaran. Sektor olahraga seringkali ditempatkan sebagai anak tiri dalam struktur APBD.

Anggaran untuk KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) daerah maupun Dinas Pemuda dan Olahraga kerap dipangkas atau dicairkan terlambat menjelang kompetisi. Akibatnya:
- Pemberangkatan atlet menggunakan dana talangan atau patungan,
- Uang saku dan bonus; atlet yang terlambat dibayarkan, meruntuhkan mental bertanding,
- Minimnya uji coba (try-out) ke luar daerah/negeri, membuat atlet gagap saat menghadapi lawan dengan jam terbang tinggi.

Sentuhan pemerintah yang dibutuhkan di sini bukan sekadar hadir saat melepas kontingen dengan pidato normatif yang membakar semangat, yang dibutuhkan adalah kehadiran sistematis dalam fungsi anggaran dan komitmen politik (political will) untuk membangun serta merawat fasilitas olahraga di bumi Moloku Kie Raha

Olahraga prestasi tidak bisa dibangun dengan sistem kebut semalam, menyiapkan atlet untuk kompetisi nasional maupun internasional membutuhkan waktu bertahun-tahun melalui siklus pembinaan yang konsisten.

Oleh karena itu, Maluku Utara mendesak untuk memiliki sebuah Blueprint (Cetak Biru) pembinaan jangka panjang yang disahkan secara hukum dan berkelanjutan.

Pemerintah daerah harus mulai merancang sistem pembinaan berjenjang yang melibatkan tiga pilar utama: sekolah, klub lokal, dan pusat pelatihan daerah (Puslatda).

- Konsep Satu Daerah, Satu Unggulan; mengingat keterbatasan anggaran, pemerintah tidak perlu memaksakan diri membiayai semua cabang olahraga. Lakukan pemetaan zonasi prestasi berdasarkan karakteristik daerah,

- Wilayah Pesisir atau kepulauan (misal: Halmahera Selatan, Morotai, Kepulauan Sula dan Taliabu); Difokuskan pada cabang olahraga air seperti dayung, renang, menyelam, atau layar,

Baca Halaman Selanjutnya..