Oleh: Fachruddin Tukuboya

Pulau Halmahera saat ini sedang berada pada salah satu fase pembangunan terbesar dalam sejarahnya. Investasi pertambangan, industri pengolahan mineral, pembangunan infrastruktur, hingga berbagai proyek strategis nasional tumbuh dengan cepat dan menjadi motor penggerak ekonomi Maluku Utara.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tentu menjadi kabar baik bagi daerah, namun di balik berbagai capaian tersebut terdapat kelompok masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian lebih serius, yaitu komunitas Suku Togutil. Suku Togutil merupakan bagian dari masyarakat adat yang telah hidup dan berinteraksi dengan hutan Halmahera selama ratusan tahun. Hutan bagi mereka bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga sumber kehidupan, ruang budaya, ruang belajar, sekaligus identitas yang membentuk cara pandang mereka terhadap dunia.

Ketika kawasan hutan mengalami perubahan akibat pembangunan dan aktivitas ekonomi, maka perubahan tersebut tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga pada kehidupan sosial, budaya, dan masa depan komunitas adat yang bergantung padanya.

Oleh karena itu, pemberdayaan Suku Togutil tidak boleh dipahami sekadar sebagai upaya memberikan bantuan kepada masyarakat yang dianggap tertinggal. Cara pandang seperti itu sudah tidak relevan lagi. Yang dibutuhkan adalah sebuah proses pendampingan yang mampu memastikan masyarakat adat memiliki kesempatan yang sama untuk menentukan masa depannya, memperoleh hak-hak dasar sebagai warga negara, sekaligus tetap mempertahankan nilai-nilai budaya yang mereka yakini.

Dalam konteks inilah prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC) menjadi sangat penting. Prinsip ini pada dasarnya mengajarkan bahwa setiap program, kebijakan, atau kegiatan yang menyentuh kehidupan masyarakat adat harus terlebih dahulu dikomunikasikan secara terbuka kepada mereka. Masyarakat harus memahami tujuan, manfaat, risiko, dan dampak yang mungkin terjadi sebelum memberikan persetujuan. Persetujuan tersebut harus diberikan secara sukarela tanpa tekanan, ancaman, ataupun paksaan dari pihak manapun.

Selama ini tidak sedikit program pembangunan yang dirancang berdasarkan asumsi bahwa pemerintah, perusahaan, atau pihak luar lebih mengetahui kebutuhan masyarakat dibanding masyarakat itu sendiri. Akibatnya, banyak program yang berjalan tetapi tidak memberikan dampak yang berkelanjutan. Ada bantuan yang tidak dimanfaatkan, ada fasilitas yang tidak digunakan, bahkan ada program yang justru menimbulkan ketergantungan. Hal ini terjadi karena masyarakat hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat, bukan sebagai pihak yang ikut menentukan arah pembangunan.

Pendekatan FPIC berusaha mengubah pola tersebut. Dalam pendekatan ini, masyarakat adat menjadi subjek utama. Mereka diajak berdialog, mendiskusikan kebutuhan yang benar-benar dirasakan, serta menentukan sendiri bentuk perubahan yang mereka inginkan. Dengan demikian, program yang lahir bukan merupakan keinginan pihak luar, melainkan hasil kesepakatan bersama yang sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat.

Namun, pemberdayaan Suku Togutil tidak mungkin berhasil apabila hanya dibebankan kepada pemerintah. Tantangan yang dihadapi masyarakat adat sangat kompleks, mulai dari akses pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, penguatan ekonomi keluarga, perlindungan lingkungan hidup, hingga pengakuan hak-hak adat. Kompleksitas tersebut membutuhkan keterlibatan banyak pihak yang bekerja secara bersama-sama dan saling melengkapi.

Pemerintah pusat memiliki peran penting dalam memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat mendapatkan perlindungan yang memadai melalui kebijakan dan dukungan anggaran. Berbagai kementerian harus bekerja secara terintegrasi sehingga pelayanan yang diberikan tidak berjalan sendiri-sendiri. Di sisi lain, pemerintah daerah menjadi ujung tombak yang memahami kondisi lapangan secara langsung. Pemerintah daerah memiliki posisi strategis untuk memastikan bahwa kebutuhan masyarakat dapat diterjemahkan ke dalam program-program yang sesuai dengan karakteristik lokal.

Keseriusan pemerintah daerah dalam mendorong pemberdayaan masyarakat adat Togutil sebenarnya telah mulai ditunjukkan oleh Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, yang beberapa waktu lalu turun langsung mengunjungi komunitas Togutil dan berdialog dengan masyarakat adat di wilayah Halmahera. Kunjungan tersebut bukan sekadar agenda seremonial, melainkan upaya untuk melihat secara langsung kondisi kehidupan masyarakat, mendengar kebutuhan mereka, serta memahami tantangan yang dihadapi sehari-hari.

Dalam berbagai pemberitaan, Gubernur Sherly menegaskan pentingnya peningkatan kualitas hidup masyarakat Togutil melalui penyediaan hunian yang layak, akses pelayanan dasar, penguatan administrasi kependudukan, serta pendampingan berkelanjutan yang tetap menghormati tradisi dan identitas budaya mereka.

Lebih dari itu, pendekatan yang dilakukan Gubernur Sherly memperlihatkan semangat yang sejalan dengan prinsip FPIC. Ia tidak hanya datang membawa program, tetapi terlebih dahulu membangun komunikasi dan mendengarkan aspirasi masyarakat. Dialog langsung dengan komunitas menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang dirancang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat adat itu sendiri.

Baca halaman selanjutnya...