Sofifi, malutpost.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) mengarahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2027 pada empat program prioritas utama yang difokuskan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mempercepat pembangunan infrastruktur, mendorong investasi, serta memperkuat reformasi birokrasi.

Empat prioritas tersebut disampaikan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, saat menyampaikan pidato dalam rapat paripurna penyampaian Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2027 di DPRD Maluku Utara, Kamis (6/8/2026).

Dalam sambutannya, Sherly menyampaikan bahwa penyusunan KUA-PPAS 2027 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sherly mengungkapkan, Maluku Utara masih mempertahankan posisi sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia.

"Kita patut bersyukur bahwa Pemerintah Provinsi Maluku Utara pada tahun 2025 telah mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi di seluruh Indonesia, yaitu sebesar 34,17 persen. Bahkan pada Kuartal I tahun 2026, posisi ini masih dipertahankan sebagai yang tertinggi secara nasional dengan angka 19,6 persen," kata Sherly.

Ia juga mengaku baru menerima informasi resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku Utara bahwa pada Kuartal II 2026, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara kembali menempati peringkat pertama nasional dengan angka 15 persen.

Meski demikian, Sherly menegaskan tingginya pertumbuhan ekonomi harus mampu dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat.

"Namun masyarakat tidak hidup di atas angka statistik. Masyarakat tidak peduli seberapa tinggi pertumbuhan ekonomi apabila angka tersebut tidak dapat diterjemahkan menjadi perbaikan kualitas hidup sehari-hari. Jika manfaatnya hanya dinikmati segelintir pihak, maka pertumbuhan itu kehilangan maknanya," katanya.

Menurut Sherly, tantangan pemerintah saat ini adalah memastikan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat diterjemahkan menjadi kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat Maluku Utara.

Berdasarkan pengalaman menjalankan APBD 2025 dan 2026 serta hasil evaluasi di lapangan selama sekitar satu setengah tahun masa kepemimpinan Sherly-Sarbin, pemerintah menetapkan empat prioritas utama dalam APBD 2027.

Prioritas pertama adalah meningkatkan kualitas pelayanan dasar. Setelah berhasil menghadirkan layanan pendidikan dan kesehatan yang lebih terjangkau, bahkan digratiskan, pemerintah akan berfokus pada peningkatan mutu layanan, kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, serta memperkuat jaring pengaman sosial.

Prioritas kedua adalah mempercepat pembangunan konektivitas wilayah melalui pembangunan jalan dan jembatan yang menghubungkan antarwilayah di Maluku Utara.

"Tanpa konektivitas yang memadai, mustahil kita dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkeadilan di seluruh pelosok negeri," tegasnya.

Selanjutnya, pemerintah akan menyiapkan kawasan ekonomi dan industrialisasi dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif, tertib, dan berdaya saing guna menarik investasi dari dalam maupun luar negeri sehingga mampu membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

Sementara prioritas keempat adalah memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar pelayanan kepada masyarakat semakin cepat, sederhana, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada penyelesaian masalah secara tuntas. (nar)