Pendekatan seperti ini perlu diapresiasi dan dijadikan contoh bahwa pemberdayaan masyarakat adat harus dimulai dari proses mendengar, memahami, dan menghormati pilihan masyarakat yang akan diberdayakan.

Namun demikian, komitmen seorang gubernur tidak akan cukup apabila tidak diikuti oleh dukungan yang kuat dari seluruh organisasi perangkat daerah, pemerintah kabupaten, pemerintah desa, dunia usaha, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat sipil.

Kunjungan lapangan yang telah dilakukan tersebut seharusnya menjadi titik awal lahirnya sebuah gerakan kolaboratif yang lebih besar untuk memastikan masyarakat Togutil memperoleh akses terhadap pendidikan, kesehatan, identitas kependudukan, penghidupan yang layak, serta perlindungan terhadap ruang hidup dan budaya mereka. Dengan kata lain, apa yang telah dilakukan Gubernur Sherly perlu diterjemahkan menjadi kebijakan yang terukur, program yang berkelanjutan, dan kolaborasi multipihak yang mampu menghasilkan perubahan nyata bagi kehidupan masyarakat Togutil.

Dengan adanya kepemimpinan daerah yang menunjukkan keberpihakan secara langsung kepada masyarakat adat, peluang untuk membangun model pemberdayaan Togutil yang berbasis FPIC dan kolaborasi Penta Helix menjadi semakin terbuka. Tantangannya kini adalah bagaimana seluruh pemangku kepentingan dapat bergerak bersama, menjadikan perhatian yang telah ditunjukkan pemerintah daerah sebagai momentum untuk menghadirkan pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan bagi masyarakat adat di Halmahera.

Di luar pemerintah, dunia usaha juga memiliki tanggung jawab yang tidak kalah penting. Kehadiran perusahaan pertambangan dan industri di Halmahera telah memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa aktivitas usaha tersebut juga berpotensi memengaruhi ruang hidup masyarakat adat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Oleh karena itu, keterlibatan perusahaan dalam pemberdayaan masyarakat tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial atau bantuan yang bersifat sesaat. Perusahaan perlu melihat masyarakat adat sebagai mitra pembangunan jangka panjang. Program tanggung jawab sosial perusahaan harus diarahkan untuk memperkuat kapasitas masyarakat, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, mendukung penguatan ekonomi keluarga, serta membantu menjaga keberlanjutan lingkungan yang menjadi sumber kehidupan masyarakat adat.

Ketika perusahaan ikut berinvestasi dalam pembangunan manusia, maka manfaat yang dihasilkan akan jauh lebih besar dibandingkan sekadar pembangunan fisik semata.

Peran penting lainnya datang dari kalangan akademisi. Perguruan tinggi memiliki sumber daya pengetahuan yang dapat membantu menghasilkan program pemberdayaan yang lebih tepat sasaran. Melalui penelitian, pemetaan sosial, kajian budaya, dan evaluasi program, akademisi dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi masyarakat serta kebutuhan yang sebenarnya. Dengan demikian, keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan asumsi, tetapi berdasarkan data dan fakta lapangan.

Sementara itu, organisasi masyarakat sipil dan lembaga swadaya masyarakat memiliki pengalaman panjang dalam mendampingi komunitas adat. Mereka sering kali menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara masyarakat, pemerintah, dan perusahaan. Kehadiran mereka penting untuk memastikan bahwa suara masyarakat tetap terdengar dan hak-hak mereka tetap terlindungi selama proses pembangunan berlangsung.

Kolaborasi seluruh pihak tersebut dapat diwujudkan melalui pendekatan Penta Helix, yaitu kerja sama antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat adat, serta NGO dan media. Dalam model ini tidak ada pihak yang bekerja sendiri. Semua pihak duduk bersama sejak awal untuk memahami persoalan, menyusun rencana, melaksanakan program, hingga melakukan evaluasi secara bersama-sama.

Prosesnya dimulai dengan mendengarkan masyarakat melalui mekanisme FPIC. Setelah kebutuhan dan harapan masyarakat dipahami, seluruh pihak menyusun rencana aksi yang memiliki tujuan yang jelas, pembagian peran yang tegas, dan indikator keberhasilan yang dapat diukur. Program kemudian dilaksanakan secara bertahap dengan tetap menghormati nilai-nilai budaya masyarakat adat. Selama pelaksanaan berlangsung, dilakukan pengawasan dan evaluasi secara terbuka agar setiap pihak dapat belajar dari pengalaman dan melakukan perbaikan bila diperlukan.

Yang perlu dipahami adalah bahwa tujuan akhir pemberdayaan bukanlah membuat masyarakat bergantung pada bantuan. Tujuan sebenarnya adalah menciptakan masyarakat yang memiliki kemampuan untuk mengelola kehidupannya sendiri, memiliki akses terhadap hak-hak dasar, mampu mengambil keputusan secara mandiri, serta tetap mempertahankan identitas budayanya di tengah perubahan zaman.

Masa depan Halmahera tidak hanya ditentukan oleh besarnya investasi atau tingginya angka pertumbuhan ekonomi. Masa depan Halmahera juga ditentukan oleh kemampuannya memastikan bahwa seluruh kelompok masyarakat, termasuk Suku Togutil, memperoleh manfaat yang adil dari pembangunan yang berlangsung di tanah leluhur mereka. Pembangunan yang mengabaikan masyarakat adat mungkin dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek, tetapi berisiko menimbulkan ketimpangan sosial dalam jangka panjang. Sebaliknya, pembangunan yang menghormati hak-hak masyarakat adat, melibatkan mereka dalam setiap proses pengambilan keputusan, dan menempatkan mereka sebagai mitra pembangunan akan melahirkan kemajuan yang lebih berkelanjutan.

Di situlah prinsip FPIC menemukan maknanya yang sesungguhnya. Bukan sekadar prosedur administratif, melainkan bentuk penghormatan terhadap martabat manusia dan pengakuan bahwa setiap masyarakat memiliki hak untuk menentukan masa depannya sendiri.

Karena itu, pemberdayaan Suku Togutil harus menjadi tanggung jawab bersama. Pemerintah, perusahaan, akademisi, NGO, media, dan masyarakat adat perlu membangun kemitraan yang kuat dalam semangat kolaborasi Penta Helix. Hanya dengan cara itulah pembangunan di Halmahera dapat menjadi pembangunan yang tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menghadirkan keadilan sosial, penghormatan budaya, dan keberlanjutan bagi generasi yang akan datang. **