Sofifi, malutpost.com - Ketua Fraksi Partai Hanura DPRD Provinsi Maluku Utara (Malut), Yusran Pauwah menyoroti sikap protokoler Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Taliabu saat agenda reses anggota DPRD Provinsi Malut di daerah pemilihan (Dapil) Sula-Taliabu.

Sikap tersebut dinilai tidak mencerminkan penghargaan terhadap agenda resmi kelembagaan DPRD. Pasalnya, Pemkab Taliabu menunjukkan sikap enggan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov).

Yusran mengaku, sangat menyayangkan minimnya perhatian Pemkab Taliabu terhadap kegiatan reses anggota DPRD Provinsi. Padahal, menurut dia, reses merupakan agenda resmi untuk menyerap langsung aspirasi masyarakat.

“Ini sangat disayangkan. Bagaimana kita mau membangun sinergi yang baik dengan pemprov untuk melihat Kabupaten Pulau Taliabu lebih maju, sementara agenda resmi reses anggota DPRD Provinsi saja terkesan tidak mendapat perhatian. Kami datang membawa aspirasi masyarakat, tetapi justru merasa tidak dihargai,” tandas Yusran kepada malutpost.com, Selasa (19/5/2026).

Ia menegaskan, kegiatan reses bukan sekadar agenda politik, melainkan kewajiban konstitusional anggota DPRD untuk turun langsung mendengar kebutuhan masyarakat di daerah pemilihan. Karena itu, ia menilai pemerintah daerah harusnya memberikan dukungan dan perhatian terhadap pelaksanaan agenda tersebut.

Sekretaris Hanura Malut itu juga mengaku kecewa karena selama ini partainya sebagai pendukung kepemimpinan pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Taliabu, terus berupaya menjaga komunikasi dan mendukung pembangunan kemajuan daerah.

Namun, hal ini bertolakbelakang dengan sikap pemerintahan Pemkab Taliabu. Padahal, harusnya hubungan antarlembaga dibangun dengan sikap saling menghormati dan terbuka.

“Sebagai partai pendukung, tentu kami berharap ada hubungan yang harmonis dan saling menghargai. Jangan sampai muncul kesan kegiatan resmi DPRD Provinsi dianggap tidak penting. Ini bukan soal pribadi, tetapi menyangkut etika pemerintahan dan hubungan antar lembaga,” cetusnya.

Yusran menambahkan, kritik tersebut disampaikan sebagai bentuk evaluasi agar koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu dan DPRD Provinsi Malut ke depan dapat berjalan lebih baik demi kepentingan masyarakat.

"Ini semata-mata untuk perbaikan, khususnya etika dalam menjalankan roda pemerintahan," pungkasnya.

Sementara itu, hingga pernyataan tersebut disampaikan, belum ada tanggapan resmi dari Pemkab Pulau Taliabu maupun jajaran protokoler Bupati Sashabila Mus terkait penyampaian kekecewaan tersebut. (cr-01)