Menurut Prof. Nizam, mantan Dirjen Dikti Kemdikbudristek, “Kualitas pendidikan akan meningkat bila kepala dinas dan kepala sekolah menjadi educational leaders, bukan sekadar administrator.”

Sikap Abubakar mencerminkan semangat itu. Ia memimpin dengan pendekatan humanis dan partisipatif, memastikan bahwa kebijakan tidak berhenti di meja rapat tetapi menyentuh ruang-ruang kelas.

Hal senada juga ditegaskan Prof. Fasli Jalal, pakar pendidikan dan mantan Dirjen PAUD-Dikmas. Ia menyebut bahwa tantangan pendidikan di daerah kepulauan seperti Maluku Utara bukan hanya pada infrastruktur, tetapi pada “komitmen moral untuk menjangkau yang jauh.”

Dalam konteks ini, Abubakar menunjukkan bahwa kepemimpinan di sektor pendidikan bukan hanya tentang administrasi, tetapi tentang empati dan kehadiran.

Langkah-langkah yang sedang dirintis Abubakar menunjukkan pola pembangunan pendidikan yang sistematis: akses diperluas, kualitas diperkuat, dan pemerataan dijaga. Ini sejalan dengan visi besar Gubernur Sherly Tjoanda yang menegaskan bahwa pembangunan Maluku Utara dimulai dari sekolah.

Jika kebijakan ini terus dijaga konsistensinya, Maluku Utara berpeluang keluar dari bayang-bayang keterbelakangan pendidikan yang telah berlangsung selama dua dekade terakhir.

Karena sejatinya, kemajuan suatu daerah tidak diukur dari banyaknya gedung dibangun atau tambang dibuka, melainkan dari seberapa banyak anak-anaknya yang bersekolah dan seberapa tinggi kualitas pendidikannya.

Dengan menempatkan Abubakar Abdullah di Dikbud, Gubernur Sherly Tjoanda telah menegaskan bahwa pendidikan bukan lagi sektor pelengkap, melainkan pusat dari seluruh arah pembangunan Maluku Utara.

Dan jika arah ini terus dijaga, bukan mustahil Maluku Utara akhirnya punya generasi emas yang lahir dari sekolah-sekolahnya sendiri. (*)