Bang Ipul menjelaskan, perjuangan rakyat Malut menuju pembentukan provinsi terdiri dari tiga fase besar:

• Resolusi DPRD Peralihan tahun 1957 yang dipimpin Johanes Tak.

• Fase perjuangan rakyat dan dana kopra (1964–1967).

• Gelombang reformasi 1998–1999 melalui Tim Sembilan, yang melahirkan UU No. 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara.

“Provinsi ini lahir dari pengorbanan panjang dan berdarah-darah — bahkan dari keringat rakyat yang menjemur kopra di bawah terik matahari,” ujarnya.

Ia juga menyinggung masa kolonial Portugis, Belanda, hingga Republik Indonesia Serikat (RIS) yang mencoba memecah Indonesia melalui Negara Indonesia Timur (NIT). Namun Malut, katanya, tetap memilih berdiri di garis Republik.

“Kita berdiri di sini bukan karena kemudahan, tapi karena jerih payah para petani, guru, dan pemuda yang percaya bahwa Malut pantas berdiri sendiri. Jangan pernah lupakan sejarah,” tegasnya.

Bang Ipul menyoroti isu pemekaran daerah dan status Ibu Kota Sofifi yang hingga kini belum final. Ia menegaskan, pemekaran wilayah (DOB) harus dirancang dengan matang, bukan karena dorongan emosional atau kepentingan elite.

“Pemekaran harus diarahkan pada kemandirian birokrasi, ekonomi, dan sosial. Prioritas utama tetap infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat,” katanya.

Menurutnya, pendidikan adalah fondasi utama pembangunan daerah. Tanpa pendidikan yang membentuk karakter, Malut bisa kehilangan arah meski kaya sumber daya. (cr-01)