Sofifi, malutpost.com -- Gubernur Mauku Utara (Malut), Sherly Tjoanda menjelaskan terkait pergeseran anggaran yang tidak melalui proses komunikasi penuh dengan seluruh anggota DPRD baru-baru ini.

Dalam keterangannya, Gubernur menegaskan bahwa pergeseran anggaran yang dilakukan merupakan bagian dari strategi percepatan program kerja dalam 100 hari pertama kepemimpinannya.

"Sebenarnya memang pergeseran anggaran ini karena mengejar cepat dalam 100 hari, sambil berjalan sambil berdiskusi," ujar Sherly, Kamis (4/6/2025).

Sherly mengakui bahwa komunikasi formal dan informal tetap dilakukan selama proses berlangsung, meskipun tidak melibatkan seluruh anggota DPRD secara langsung.

"Kita tidak hanya berdiskusi dalam forum formal. Kadang-kadang informal pun saya berkomunikasi dengan Pak Ketua DPRD dan juga Wakil Ketua DPRD, serta beberapa anggota. Memang saya tidak berkomunikasi dengan semua 45 anggota DPRD, tapi saya secara konstan berkomunikasi dengan koalisi yang ada," katanya.

Terkait dokumen pergeseran anggaran, gubernur memastikan bahwa dokumen-dokumen tersebut sudah diserahkan ke DPRD untuk dipelajari, meskipun ada sebagian yang masih dalam proses.

"Mungkin tidak secara detail karena mengejar 100 hari. Tapi kita sudah menyerahkan semua dokumen untuk dipelajari pergeseran satu, dua, tiga. Yang empat dan lima dalam proses untuk diserahkan," ungkapnya.

Ke depan, Gubernur Sherly berkomitmen untuk memperbaiki pola komunikasi dengan DPRD maupun publik. Ia menekankan pentingnya transparansi setelah periode 100 hari usai.

"Di kemudian hari akan diperhatikan lagi komunikasi yang lebih transparan, karena sudah tidak dikejar deadline 100 hari," ujarnya.

"Ke depan kita akan perbaiki komunikasi. Jika masih ada yang kurang akan kita tambahkan. Kita akan membuka forum-forum di ruang publik untuk bisa kita diskusikan," tambah Sherly.

Lebih lanjut, Sherly juga menyampaikan refleksi pribadi atas pengalamannya selama menjabat.

"Karena saya juga baru belajar. Saya akan terus memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik lagi," ungkapnya.

Terkait penyerapan anggaran, Sherly menjelaskan bahwa pergeseran tahap 1 hingga 4 yang menyasar pada 11 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) prioritas sudah dijalankan dan bahkan ada yang sudah memasuki proses tender.

"Semua pergeseran 1, 2, 3, 4 pada 11 OPD penting sudah dibuka. Sudah ada yang ditenderkan. Yang belum hanya tinggal kontraktor. PU menunggu di pergeseran ke 5 karena masih mencari solusi anggaran," ujarnya.

Ia mengakui bahwa sempat terjadi kekurangan dana dalam proses tersebut, namun saat ini telah ditemukan solusi.

"Duitnya memang kurang kemarin, tapi sudah ada solusinya. Sebagian kegiatan yang tidak ada di perubahan pun sudah ditenderkan. Bisa langsung bertanya kepada kepala ULP, karena semuanya sudah mulai tender," pungkas Sherly.

Sementara Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara, Iqbal Ruray memberikan apresiasi atas 100 hari kerja Gubernur Sherly Tjoanda dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe.

Meski begitu, ia menilai bahwa capaian saat ini belum sepenuhnya mencerminkan kinerja pemerintahan baru.

"Tentu yang kita lihat itu bukan yang saat ini. Nanti kita lihat di semester kedua, mulai Juni 2025 ke atas," ujar Iqbal.

Ia menyebut, DPRD mengapresiasi langkah awal gubernur dan jajaran, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, serta pengembangan UMKM.

"Gubernur baru masuk di pemerintahan. Untuk itu perlu untuk dapat perhatian mana yang perlu direvitalisasi atau dibenahi," ujarnya.

Terkait pengawasan pemerintahan, Iqbal memastikan DPRD tetap menjalankan fungsinya secara konsisten terhadap seluruh program dan kebijakan Pemprov Malut.

"Sesuai dengan fungsi pengawasan tetap berjalan," tegasnya. (nar)