Halteng, malutpost.com -- Kebijakan pemerintah pusat (Pempus) memangkas kuota produksi biji nikel pada Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026 bakal berdampak luas. Termasuk ancaman PHK (pemutusan hubungan kerja) karyawan.

Pemangkasan RKAB juga berimbas pada perputaran ekonomi di lingkar tambang, seperti di Pulau Gebe, Halmahera Tengah (Halteng). Warga yang sehari-hari menggantungkan hidup pada sektor industri pertambangan kini mulai was-was.

Sebelumnya, produktivitas yang berlahan melambat diikuti menurunnya perputaran ekonomi lokal secara drastis memicu keresahan buruh dan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di area konsesi.

Situasi tersebut memicu lahirnya gerakan kelompok pemuda dari beberapa desa, mulai dari Desa Elfanun, Kapaleo, Kacepi, Sanafi dan Sanaf Kacepo yang tergabung dalam Gerakan Anak Muda Peduli Pulau Gebe (GAMPI Gebe). Mereka mendesak negara harus memastikan setiap kebijakan tidak melumpuhkan dan menghancurkan ekonomi lokal yang sedang tumbuh.

"Perlambatan aktivitas industri membawa efek berantai yang sangat cepat merusak tatanan ekonomi warga," kata Koordinator GAMPI Gebe, Ibnu Mulkam, Sabtu (2/5/2026).

Menurutnya, pemangkasan RKAB menjadi pukulan telak bagi perputaran uang di tengah masyarakat Pulau Gebe.

“Kalau aktivitas tambang tersendat, perputaran uang ikut melemah. Buruh kehilangan kepastian kerja, pedagang kehilangan pembeli, dan ekonomi lokal kian tertekan. Ini berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Gebe secara menyeluruh," tuturnya.

GAMPI Gebe berharap, kebijakan di sektor strategis harus mempertimbangkan dampak sosial yang nyata di lapangan. Aspirasi ini muncul sebagai bentuk kepedulian pemuda terhadap masa depan wilayahnya yang saat ini sedang diambang ketidakpastian.

Selain itu, pihaknya menaruh harapan besar kepada Shanty Alda Nathalia, selaku anggota DPR RI Komisi XII yang membidangi energi dan pertambangan agar mendesak pembahasan normalisasi RKAB.

"Apalagi jejak Shanty Alda yang pernah merintis usaha di Pulau Gebe menjadi alasan kuat bagi masyarakat untuk menaruh harapan. Hal ini, karena mengenai kondisi lapangan di Gebe dianggap sebagai modal penting bagi sang legislator untuk memperjuangkan normalisasi RKAB."

"Kami berharap aspirasi ini diperjuangkan di pusat (Senayan) agar kuota RKAB kembali normal, sehingga perputaran ekonomi membaik dan kesejahteraan masyarakat Pulau Gebe kembali terwujud," sambungnya.

Ibnu menuturkan, GAMPI Gebe menegaskan bahwa normalisasi kuota RKAB adalah langkah mutlak untuk memulihkan aktivitas ekonomi. Sebab, kembalinya operasional tambang secara penuh akan memberikan jaminan bagi para buruh untuk tetap bekerja dan menghidupi keluarga mereka.

"Penyampaian aspirasi yang bertepatan dengan momentum Hari Buruh ini menjadi pengingat bagi pengambil kebijakan di pusat. Keberlangsungan pekerjaan dan perlindungan ekonomi lokal harus tetap menjadi prioritas utama di tengah regulasi yang dijalankan pemerintah," pungkasnya. (one)