"Makanya, perlu koordinasi lebih intens antara Pemprov Maluku Utara dan Kota Tidore Kepulauan dalam aspek kebijakan, teknis pembagian tugas, serta pengalokasian anggaran yang lebih proporsional," cetus Nazlatan.

Ketua Komisi I DPRD Malut ini juga menyampaikan, bahwa poin penting juga perlindungan perempuan dan anak dalam konteks hari perempuan Internasional.

Sehingga, dirinya, mengingatkan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan untuk mengawali proses hukum dalam perlindungan perempuan dan anak.

Secara khusus, Nazlatan menyoroti kasus pelecehan seksual verbal terhadap anak di bawah umur yang baru-baru ini terjadi di Oba, Guraping.

"Sebagai Ketua Komisi I, saya menegaskan bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak harus menjadi prioritas bersama, sebagai bagian dari komitmen memperingati jari perempuan Internasional. Jadi, DPRD Malut terus mendorong kebijakan dan pengawasan yang lebih ketat dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Daerah," tegasnya.

Dari hasil Kunker, Komisi I DPRD Malut, telah menyepakati dan menindaklanjuti membawa hasil diskusi tersebut ke tingkat Provinsi untuk mendapatkan solusi konkret, termasuk dalam aspek regulasi dan anggaran. Sehingga, diperlukan mekanisme koordinasi rutin antara Pemprov Malut dan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan guna memastikan kebijakan yang lebih harmonis dalam pengelolaan ibu kota.

"DPRD Malut menegaskan komitmennya untuk mendorong kebijakan yang mendukung pembangunan infrastruktur, layanan publik, sistem pemerintahan yang lebih efektif serta perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak," pungkasnya. (one)