Selanjutnya, pengelolaan sampah dan fasilitas Pemadam Kebakaran (Damkar). Karena, meningkatnya aktivitas di Sofifi berdampak pada peningkatan volume sampah, yang masih menjadi tantangan dalam pengelolaannya.

"Pemerintah Kota Tidore juga mengusulkan penguatan fasilitas pengelolaan sampah dengan dukungan dari Pemprov Malut dan fasilitas pemadam kebakaran di gedung-gedung pemerintahan Provinsi masih belum optimal, perlu peningkatan dukungan sarana," akunya.

Selain itu, Nazlatan bilang, Kasatpol-PP Kota Tidore Kepulauan dalam Kunker menjelaskan terkait keamanan gedung pemerintahan. Bahakan, dia (Kasatpol-PP) menegaskan bahwa fasilitas gedung di lingkungan Pemerintah Provinsi Malut belum memenuhi standar keamanan.

"Beberapa gedung pemerintahan di Sofifi masih minim sarana keamanan, termasuk sistem proteksi kebakaran, jalur evakuasi serta manajemen keamanan untuk ketertiban masyarakat sekitar," kata Nazlatan mengutip pernyataan Kasatpol-PP.

Untuk itu, Komisi I DPRD Malut akan mendorong peninjauan ulang sistem keamanan dan ketertiban di seluruh gedung pemerintahan di Sofifi, agar sesuai dengan standar kemanan.

Sementara, sinergi dalam kebijakan, pembagian tanggung jawab dan anggaran, pemerintah Kota Tidore Kepulauan menekankan beberapa fasilitas di ibu kota Sofifi masih berada dalam kewenangan mereka, namun beban operasional meningkat seiring perkembangan Sofifi sebagai pusat pemerintahan.

Baca Halaman Selanjutnya..