Ternate, malutpost.com -- Lembaga adat empat suku yang terdiri dari Pagu, Towiliko, Boeng, dan Modole yang berada di wilayah lingkar tambang PT Nusa Halmahera Minerals (NHM), Kabupaten Halmahera Utara (Halut), menolak aksi demonstrasi yang dilakukan Aliansi Peduli Demokrasi Maluku Utara (APDMU).

Lembaga adat empat suku tersebut menghadang massa aksi yang dalam perjalanan menuju lokasi front gate NHM ketika melewati Jembatan Kali Jodoh, Desa Gayok, Kecamatan Malifut.

Bahkan Forum Masyarakat dan Karyawan Bersatu untuk Bangkit (FMKBB) NHM juga menggelar aksi tandingan di Desa Tahane, Kecamatan Malifut, sebagai bentuk dukungan penuh terhadap perusahaan untuk segera beroperasi secara lancar dan layak.

Junus Ngetje selaku Fanyira Pagu, mewakili lembaga adat Empat Suku mengatakan, sebagai pemilik hak ulayat di wilayah lingkar tambang NHM, pihaknya memiliki tanggung jawab untuk menjaga wilayah agar tetap kondusif.

Dirinya menegaskan mendukung penuh kebijakan pemulihan operasional NHM agar proses produksi dapat berjalan lancar tanpa gangguan.

Junus beranggapan, aksi APDMU telah disusupi oleh kepentingan oknum yang mengatasnamakan diri sebagai wakil karyawan dan masyarakat lingkar tambang. Bahkan dirinya menilai, aksi tersebut tidak memahami kondisi NHM yang mengalami penurunan produksi, sehingga hak karyawan dan masyarakat belum dapat terealisasi.

"Kami, Lembaga Adat Empat Suku, mendukung penuh program efisiensi NHM. Bukan hanya kami, tetapi seluruh stakeholder di 5 kecamatan yang berada di lingkar tambang ini juga mendukung langkah efisiensi tersebut. Produksi memang mengalami penurunan. Makanya, untuk menstabilkan produksi, salah satu langkah yang harus diambil adalah efisiensi jumlah karyawan sesuai dengan kebutuhan perusahaan," tandas Yunus dalam rilis, Selasa (11/2/2025).

Terpisah Mahdi Abd Rachman selaku mantan karyawan NHM yang juga warga desa Tahane menambahkan, jangan hanya karena kepentingan 1 orang lantas mengaitkan dan membawa kepentingan karyawan dan masyarakat.

“Anda (masa aksi) datang membawa 1 kepentingan namun tidak pernah bertanya kalau torang (kami) punya kepentingan yang sebenarnya. Karena, kepentingan terbesar karyawan dan masyarakat di sini adalah perusahaan NHM bisa normal dan insya Allah berefek ekonomi untuk masyarakat setempat," tandas Mahdi yang sampai saat ini belum menerima pesangon karena kondisi perusahaan. (one)