Oleh: Ikram Halil
(Ketua Komunitas SOCCER Maluku Utara)

Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming telah diumumkan, namun tak satupun putra atau tokoh dari Maluku Utara menduduki jabatan menteri maupun wakil menteri.

Ini merupakan pukulan telak bagi masyarakat Maluku Utara, sebuah provinsi yang kaya sumber daya alam, terutama di sektor pertambangan.

Ironisnya, meskipun wilayah ini menjadi pusat industri strategis nasional, keberadaannya seolah-olah diabaikan dalam proses pengambilan kebijakan tingkat pusat.

Ketimpangan seperti ini menegaskan bahwa distribusi kekuasaan politik dan pembangunan masih belum merata di Indonesia.

Kaya Sumber Daya, Miskin Representasi Politik

Maluku Utara memiliki potensi alam yang luar biasa. Dua industri tambang raksasa di wilayah ini bahkan berstatus proyek strategis nasional (PSN), dengan kontribusi signifikan bagi kebutuhan ekonomi nasional.

Selain itu, terdapat ratusan perusahaan tambang lain yang beroperasi di provinsi ini, mengekstraksi kekayaan mineral seperti nikel dan emas.

Ironisnya, semua hasil pertambangan tersebut dikirim ke Jakarta atau ke luar negeri, sementara provinsi ini hanya menerima dampak negatif berupa kerusakan lingkungan dan konflik sosial.

Minimnya peran tokoh lokal di kabinet pusat menunjukkan bahwa suara politik Maluku Utara tidak cukup diperhitungkan.

Baca Halaman Selanjutnya..