Harapan masyarakat terhadap perubahan melalui janji-janji pemerintah pusat justru berujung pada kekecewaan, karena hingga kini janji-janji tersebut tidak direalisasikan.

Akumulasi Ketidakadilan dan Dampaknya bagi Pembangunan Daerah

Maluku Utara tidak hanya diabaikan dari segi politik, tetapi juga mengalami ketimpangan ekonomi dan pembangunan.

Sebagai provinsi penghasil sumber daya tambang, daerah ini seharusnya mendapatkan lebih banyak perhatian dan insentif dari pemerintah pusat.

Namun, kenyataannya, kontribusi ekonomi Maluku Utara tidak diimbangi dengan alokasi anggaran dan pembangunan yang memadai.

Pendapatan daerah tidak sebanding dengan kekayaan alam yang dimiliki, sehingga menyebabkan banyak masalah sosial dan ekonomi yang tidak tertangani dengan baik.

Akumulasi ketidakadilan ini telah menciptakan frustrasi di kalangan masyarakat. Mereka merasa bahwa Maluku Utara hanya dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi pusat, tanpa mendapatkan hak dan perhatian yang layak.

Minimnya representasi politik, baik di tingkat kementerian maupun dalam kebijakan pembangunan, memperburuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah pusat.

Jika ketidakadilan ini dibiarkan berlarut-larut, bukan tidak mungkin akan muncul sentimen ketidakpuasan yang lebih besar, bahkan berpotensi mengganggu stabilitas sosial.

Baca Halaman Selanjutnya..