Perlunya Kebijakan yang Adil dan Berkelanjutan

Ketidakadilan yang dialami Maluku Utara merupakan cerminan masalah struktural dalam pembangunan dan distribusi kekuasaan di Indonesia.

Pemerintah pusat harus segera mengambil langkah konkret untuk memastikan bahwa provinsi ini tidak hanya menjadi objek eksploitasi ekonomi, tetapi juga mendapat perhatian dalam hal pembangunan dan representasi politik.

Janji-janji pembangunan, seperti pengembangan Sofifi, pembangunan bandara internasional, dan infrastruktur jalan tol, harus segera direalisasikan.

Selain itu, perlu ada kebijakan afirmatif untuk melibatkan putra daerah dalam posisi strategis di pemerintahan pusat.

Hanya dengan kebijakan yang adil dan berkelanjutan, ketimpangan pembangunan dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah pusat dapat diminimalisir.

Masyarakat Maluku Utara berharap bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran mampu membawa perubahan dan mewujudkan komitmen pembangunan yang selama ini dijanjikan.

Tanpa langkah nyata, Maluku Utara akan terus menjadi provinsi yang kaya sumber daya namun miskin pembangunan dan representasi.(*)

Opini ini sudah terbit di koran Malut Post edisi. Rabu, 23 Oktober 2024
Link Koran Digital: https://www.malutpostkorandigital.com/2024/10/rabu-23-oktober-2024_23.html