Masyarakat dan elite daerah merasa dilupakan, meskipun mereka berkontribusi besar dalam menopang perekonomian nasional.

Tidak adanya perwakilan menteri atau wakil menteri dari Maluku Utara mencerminkan bahwa pemerintah pusat masih belum serius dalam memperhatikan aspirasi daerah, terutama daerah yang memiliki sumber daya strategis.

Ketidakadilan ini semakin mempertegas bahwa pembangunan Indonesia masih terkonsentrasi di wilayah tertentu saja, khususnya di Pulau Jawa.

Janji Pembangunan yang Tidak Terpenuhi 

Ketimpangan pembangunan di Maluku Utara tidak hanya terlihat dari sisi politik, tetapi juga dari realisasi janji-janji pemerintah pusat yang tak kunjung terwujud.

Misalnya, janji pembangunan bandara bertaraf internasional, jalan bebas hambatab dan percepatan pengembangan Kota Sofifi sebagai ibu kota provinsi masih sebatas wacana. Sofifi hingga kini belum berkembang layaknya ibu kota provinsi lain di Indonesia.

Statusnya yang tidak jelas sebagai pusat pemerintahan turut memperburuk kondisi ini, karena pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik menjadi terhambat.

Meskipun Maluku Utara pernah meraih predikat sebagai provinsi paling bahagia di Indonesia, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak aspek penting terabaikan.

Ketiadaan akses transportasi yang memadai, lambatnya pembangunan infrastruktur, dan rendahnya perhatian pemerintah pusat menyebabkan provinsi ini tertinggal dibanding daerah lain.

Baca Halaman Selanjutnya..