Menurut A. Malik, soal rekomendasi terhadap calon gubernur yang didukung NasDem setelah pendaftaran dan pleno di DPP, pihak DPW tidak pernah diminta untuk sesi pendalaman.

"Kami sadar kewenangan dalam memberi rekomendasi itu ada di tangan DPP. Tapi jangam kemudian, kalian kongkalikong dan muslihat bahwa seolah-olah kami yang akan menolak pendaftaran di KPU," ujarnya.

Dirinya merasa heran dengan keputusan tersebut bahwa kenapa menjelang pendaftaran gubernur, tiba-tiba ia dan ketua wilayah dicopot tanpa alasan yang jelas.

"Apa masalahnya, sehingga tiba-tiba tanpa komunikasi dengan kami langsung dicopot. Mekanisme pergantian yang dasarnya subordinasi inilah yang telah merusak konsolidasi partai di daerah," kata A. Malik.

Bagi dia, cara komunikasi DPP terhadap wilayah sangat buruk, bahkan penuh friksi dan kecurigaan. Selain itu, dirinya yang disebut tidak mendukung calon Gubernur Maluku Utara Benny Laos yang diusung partai besutan Surya Paloh itu, ia membenarkan. Terkait dukungan dirinya dan mantan ketua DPW itu tetap mendukung Husain Alting Sjah.

"Yang jelas saya dan Achmad Hatari tidak dukung Benny Laos, kami dukung Husain Alting Sjah," sebut Malik.

Ia menambahkan, ini bukan soal dirinya diganti akan tetapi lebih pada bagaimana meletakkan cara pandang dalam membangun konsolidasi struktur dan peran partai.

"Jadi percuma kita bicara restorasi di NasDem jika yang dipraktekan oleh oknum pengurus adalah restoran siap saji. Tidak ada lagi partai tanpa mahar. Jadi apa yang dicita-citakan oleh Surya Paloh telah hilang, karena praktek buruk oknum dalam partai," pungkasnya. (nar)