Ternate, malutpost.com -- Forum Studi Halmahera (FOSHAL) mendesak Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara agar mengeluarkan rekomendasi pencabutan izin tambang nikel PT Aneka Niaga Prima (ANP) di Pulau Fau.

“Pemerintah pada tingkat kabupaten maupun provinsi harus menyampaikan ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) perihal pencabutan konsesi tambang nikel PT ANP yang bercokol di atas Pulau Fau,” tegas Julfikar Sangaji, Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye FOSHAL dalam rilis yang diterima malutpost.com, Jumat (21/6/2024).

Julfikar bilang, penambangan di atas pulau kecil sebagaimana di Fau, yang ukuran pulaunya sangat mungil karena hanya seluas 5,45 kilometer persegi atau sekitar 545 hektar, tentu saja akan sangat mempengaruhi kemampuan daya dukung lingkungan hidup.

“Daya dukung wilayah pesisir dan pulau kecil adalah untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Karena itu, apabila pulau mungil ini ditambang maka ambles sudah daya dukung itu,”

Tidak hanya itu, penambangan yang terjadi juga akan memicu bencana pesisir seperti terancam hancurnya ekosistem mangrove dan tergerusnya wilayah tangkap ikan tradisional warga Gebe.

Baca halaman selanjutnya...