Oleh: Zulfikran Bailussy, S.H.
(Ketua LBH GP Ansor Maluku Utara)

Ada sebuah pelajaran politik dari sejarah Romawi yang menurut saya menarik untuk direnungkan dalam konteks kebijakan publik Indonesia hari ini. Lebih dari dua ribu tahun lalu, penyair Romawi Juvenal memperkenalkan istilah panem et circenses, yang kemudian dikenal luas sebagai bread and circuses atau “roti dan pertunjukan”.

Istilah itu digunakan Juvenal untuk menggambarkan masyarakat yang semakin kehilangan perhatian terhadap persoalan-persoalan publik dan politik, sementara kebutuhan dasar serta hiburan menjadi sesuatu yang cukup untuk menjaga ketenangan massa.?

Baca di: Koran digital Malut Post edisi Senin, 7 September 2026

Dalam praktik kehidupan Romawi, distribusi pangan kepada masyarakat dan penyelenggaraan berbagai pertunjukan publik memang memiliki fungsi sosial yang nyata. Karena itu, sejarah bread and circuses tidak boleh disederhanakan menjadi cerita bahwa kaisar sengaja memberi makan rakyat agar mereka diam.

Persoalannya jauh lebih kompleks. Yang menarik justru adalah bagaimana sebuah kebijakan yang memberikan manfaat nyata kepada masyarakat pada saat yang sama dapat memiliki konsekuensi politik: rakyat merasa diperhatikan, kebutuhan langsung terpenuhi, sementara perhatian terhadap persoalan kekuasaan dan masalah struktural dapat berkurang.?

Di sinilah saya melihat relevansinya ketika kita berbicara mengenai Program Makan Bergizi Gratis atau MBG.?
Saya tidak mengatakan bahwa Indonesia adalah Romawi. Saya juga tidak mengatakan bahwa pemerintah sengaja menjalankan MBG untuk membuat rakyat diam.

Tuduhan mengenai niat semacam itu membutuhkan bukti yang tidak boleh dibangun dari asumsi. Tetapi sebagai advokat dan pemerhati kebijakan publik, kita berhak menguji sebuah kebijakan bukan hanya dari niat yang dinyatakan pemerintah, melainkan juga dari desain kebijakan, penggunaan anggaran, distribusi manfaat, mekanisme pengawasan, serta dampak sosial dan politik yang ditimbulkannya.?

MBG pada dasarnya bukan gagasan yang harus ditolak. Anak-anak membutuhkan makanan bergizi. Negara mempunyai kewajiban meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Keluarga miskin juga membutuhkan intervensi yang dapat mengurangi beban pengeluaran mereka.

Bahkan pemerintah menempatkan MBG sebagai bagian dari agenda peningkatan gizi dan pembangunan sumber daya manusia. Karena itu, kritik terhadap MBG tidak boleh dibangun dengan logika seolah-olah memberikan makanan kepada anak adalah kebijakan yang salah.?

Baca Halaman Selanjutnya..