Justru karena MBG merupakan program yang baik secara tujuan, maka ia harus dikritik secara serius dalam pelaksanaannya.?

Persoalannya bukan apakah rakyat perlu diberi makan. Persoalannya adalah apakah pemberian makan tersebut benar-benar menjadi bagian dari strategi pembangunan manusia atau berhenti sebagai kebijakan yang menghasilkan kepuasan politik jangka pendek.?

Ini pertanyaan yang sangat penting karena skala MBG bukan lagi program kecil. Ketika anggaran negara yang digunakan mencapai ratusan triliun rupiah dan penerima manfaat mencapai puluhan juta orang, maka ukuran keberhasilannya tidak boleh berhenti pada berapa banyak makanan yang berhasil dibagikan.

Negara harus menjelaskan apa perubahan yang dihasilkan setelah makanan tersebut sampai kepada penerima manfaat.? Apakah status gizi anak benar-benar membaik? Apakah angka stunting menurun? Apakah konsentrasi dan kehadiran siswa meningkat?

Apakah prestasi pendidikan mengalami perubahan? Apakah keluarga miskin memperoleh manfaat ekonomi yang nyata? Apakah petani, nelayan, peternak dan UMKM lokal menjadi bagian dari rantai pasok? Bagaimana kualitas dan keamanan pangan diawasi?

Bagaimana potensi konflik kepentingan dan korupsi dicegah? Dan yang tidak kalah penting, apakah setiap rupiah uang negara dapat dipertanggungjawabkan secara transparan??

Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan bentuk penolakan terhadap MBG. Justru sebaliknya, itu adalah bentuk kepedulian agar MBG tidak kehilangan tujuan awalnya.?

Sebab dalam kebijakan publik, pemerintah tidak cukup mengatakan bahwa sebuah program memiliki tujuan yang baik. Pemerintah harus membuktikan bahwa program tersebut menghasilkan outcome yang baik.?

Baca Halaman Selanjutnya..