Yogyakarta, malutpost.com – Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah menegaskan komitmennya untuk memastikan manfaat ekonomi dari hilirisasi nikel tidak berhenti pada pertumbuhan investasi semata, tetapi benar-benar diterjemahkan menjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Komitmen tersebut disampaikan dalam PolGov Policy Forum bertajuk "Adil Berbagi: Memastikan Pembagian Manfaat Mineral Kritis yang Berpihak pada Komunitas Lokal dan Berkelanjutan" yang diselenggarakan oleh Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM), dengan dukungan Tara Climate Foundation.

Forum ini menghadirkan akademisi, pemerintah, dan praktisi untuk membahas tata kelola pembagian manfaat mineral kritis yang adil dan berkelanjutan.

Mewakili Bupati Halmahera Tengah, Husain Ali, S.E., M.M., Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), memaparkan praktik baik (best practice) Kabupaten Halmahera Tengah dalam mengelola manfaat hilirisasi nikel melalui pendekatan benefit sharing yang berorientasi pada pembangunan manusia, perlindungan sosial, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Dalam paparannya, Husain Ali menyampaikan bahwa keberhasilan hilirisasi tidak dapat diukur hanya dari besarnya investasi atau tingginya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurutnya, ukuran utama keberhasilan adalah sejauh mana masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan industri memperoleh manfaat nyata dari pembangunan.

"Pertumbuhan ekonomi adalah instrumen, bukan tujuan akhir. Tujuan pembangunan adalah meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah mengarahkan seluruh ruang fiskal yang dihasilkan dari hilirisasi untuk memperkuat investasi pada manusia, memperluas perlindungan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara inklusif," ujar Husain Ali.

Ia menjelaskan bahwa hilirisasi nikel telah mendorong transformasi ekonomi Halmahera Tengah secara signifikan. PDRB daerah meningkat berkali lipat dalam beberapa tahun terakhir, diikuti dengan penguatan kapasitas fiskal melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), serta penerimaan dari Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Ruang fiskal tersebut kemudian dimanfaatkan untuk membiayai berbagai program pelayanan dasar dan perlindungan sosial yang langsung menyentuh masyarakat.

Baca halaman selanjutnya...