Sofifi, malutpost.com -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) terus mendorong percepatan pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Komitmen ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penilaian Pembentukan BLUD SMK yang digelar di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara, Senin (27/4/2026).

Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, H. Samsuddin Abdul Kadir. Ini merupakan tindak lanjut dari amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD.

Sekprov menyampaikan bahwa pembentukan BLUD merupakan langkah strategis untuk memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik di sektor pendidikan.

"Pendidikan vokasi di SMK memiliki peran penting dalam mencetak tenaga kerja terampil yang siap bersaing di dunia industri. Karena itu, implementasi BLUD menjadi prioritas," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara, Abubakar Abdullah, menegaskan bahwa BLUD SMK memiliki fungsi strategis dalam pengembangan sekolah.

Menurutnya, skema BLUD memungkinkan sekolah lebih fleksibel dalam mengelola keuangan, mengoptimalkan aset dan unit produksi, serta mendorong kewirausahaan di lingkungan sekolah. Hal ini diharapkan berdampak pada peningkatan kualitas lulusan agar lebih siap kerja dan kompetitif.

Ia juga mencontohkan salah satu SMK di Jawa Tengah yang memiliki nilai valuasi hingga Rp20 miliar sebagai gambaran potensi yang dapat dicapai.

“Pertemuan ini menjadi momentum untuk meningkatkan daya saing SMK di Maluku Utara," jelasnya.

Berdasarkan data yang dihimpun, saat ini baru 15 SMK di Maluku Utara yang diusulkan menjadi BLUD. Sekolah-sekolah tersebut antara lain SMKN 1 hingga SMKN 5 di Ternate, SMKN 1 hingga SMKN 6 di Tidore, SMKN 1 Haltim, SMKN 2 Halut, serta SMKN 2 Halteng.

Pengusulan tersebut didasarkan pada potensi aset yang dimiliki masing-masing sekolah, termasuk kesiapan dalam mengembangkan Teaching Factory (TeFa) dan penerimaan bantuan revitalisasi dari pemerintah pusat.

Ia bilang Pemprov Maluku Utara berharap seluruh pihak dapat bersinergi dan berkomitmen dalam mempercepat pembentukan BLUD SMK.

Langkah ini kata Samsuddin diyakini akan mendorong SMK menjadi lebih adaptif, inovatif, serta mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah dan tantangan global di masa depan. (nar)