Ternate, malutpost.com - Tim penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku Utara (Malut) terus melengkapi petunjuk Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Malut terkait berkas kasus dugaan korupsi pemotongan anggaran Dana Desa (DD) di Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2017.

Dalam kasus tersebut, Ditreskrimsus Polda Malut sudah menetapkan 3 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Sekretaris Daerah (Sekda) Taliabu, SA alias Salim, Ketua Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu berinisial LOM alias Ode dan bendahara umum daerah inisial ATK alias Agusmawati.

Kabid Humas Polda Malut, Kombes Pol. Hadi Poerwanto, saat diwawancarai mengatakan, penyidik masih melengkapi berkas sesuai petunjuk Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Malut.

“Memang dalam penanganan kasus ini sudah terjadi beberapa kali pergantian penyidik maupun JPU. Sehingga catatan dari JPU dalam berkas tahap I kembali lagi harus dipelajari karena itu membutuhkan waktu,” akunya, Rabu (12/8/2026).

Juru bicara Polda Malut itu menyebut, penanganan kasus Tipikor khususnya DD Taliabu belum Daluwarsa, karena kasus Tipikor itu cukup lama penanganannya dan tidak bisa disamakan dengan kasus-kasus lain seperti pembunuhan.

“Untuk kasus ini apakah sudah masuk pada tahap daluwarsanya nanti saya tanyakan lagi kepada penyidik yang menangani. Jikalau memang sudah sampai pada tahap tersebut, maka kasus ini  harus dihentikan atau SP3. tetapi tidak menutup kemungkinan akan bisa dibuka kembali jika ada bukti (novum) baru yang ditemukan oleh tim penyidik,” katanya.

Ia menyatakan para tersangka sampai saat ini terus melakukan wajib lapor sebagaimana ketentuan yang berlaku.

"Yang jelas dalam kasus ini, penyidk masih melengkapi berkas sesuai petunjuk JPU. Selain wajib lapor, para tersangka juga dalam pengawasan penyidik,” pungkasnya.

Diketahui, penyidik telah menetapkan ATK alias Agusmawati sebagai tersangka pertama. Kasus ini ditangani sejak 6 November 2017, sesuai laporan polisi nomor: LP/39/XI/Malut/2017.

Proses hukum sempat berlarut-larut karena berkas perkara bolak-balik antara penyidik dan JPU akibat adanya petunjuk yang belum terpenuhi.

Dalam penyidikan terungkap, pencairan Dana Desa tahap I tahun 2017 ditransfer ke rekening perusahaan milik tersangka, CV Syafaat Perdana. Dari total anggaran untuk 71 desa di delapan kecamatan, dilakukan pemotongan Rp60 juta per desa. Kini, penyidik memastikan proses hukum akan berlanjut dengan tiga tersangka yang sudah ditetapkan. (one)