Ternate, malutpost.com -- Dalam rangka memperkuat koordinasi lintas lembaga dan memperluas jaringan kerja antar pemangku kepentingan sektor kelistrikan, PT PLN (Persero) UP3 Ternate menyelenggarakan kegiatan Diskusi Publik bertajuk “Urgensi Koordinasi, Kerjasama dan Jaringan Kerja Stakeholders Kelistrikan dalam Pelayanan Publik Prima”, Kamis (6/11/2025) di Kantor PLN UP3 Ternate, Kota Ternate, Maluku Utara.

Kegiatan ini diikuti oleh 80 peserta yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, lembaga pengawasan publik, akademisi, insan PLN serta konsumen di Kota Ternate.

Acara dibuka secara resmi oleh General Manager PLN Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara, Noer Soeratmoko, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya kolaborasi antarlembaga dalam mendukung penyediaan layanan kelistrikan yang andal, berkeadilan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

“Sinergi yang baik antar-stakeholders menjadi kunci terciptanya pelayanan publik yang prima, transparan, dan akuntabel di sektor energi kelistrikan,” ujar Noer.

Kegiatan diskusi menghadirkan Dr. Hery Susanto, S.Pi., M.Si., Anggota Ombudsman RI, sebagai narasumber utama dengan materi berjudul “Prespektif Pelayanan Publik dalam Sektor Energi Kelistrikan Indonesia”, serta Mufid Arianto, Manager PLN UP3 Ternate.

Dalam paparannya, Hery Susanto menjelaskan peran penting Ombudsman RI dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk oleh BUMN seperti PLN, agar pelaksanaan layanan tetap sesuai standar dan bebas dari maladministrasi.

Selain membahas aspek pengawasan pelayanan publik, narasumber juga menyoroti pentingnya pengembangan energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional. Indonesia menargetkan porsi EBT sebesar 23% pada tahun 2025 sebagai bagian dari komitmen pengurangan emisi karbon hingga 29% pada tahun 2030. Desentralisasi pembangkit listrik berbasis potensi lokal dinilai sebagai langkah strategis untuk mempercepat pencapaian kemandirian energi dan pemerataan akses listrik di seluruh wilayah Indonesia.

Melalui kegiatan ini, PLN bersama Ombudsman RI mendorong penguatan jaringan kerja dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik sektor energi. Kolaborasi yang terbangun diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat transparansi, serta menumbuhkan kepercayaan publik terhadap penyedia layanan kelistrikan.

Acara ditutup dengan sesi foto bersama dan ramah tamah seluruh peserta. Kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen PLN dalam membangun pelayanan publik yang unggul melalui koordinasi, kerja sama, dan jaringan kerja yang berkelanjutan antar seluruh pemangku kepentingan kelistrikan di Maluku Utara. (ikh)