Oleh: Muliadi Tutupoho

Budaya membaca selalu menjadi penanda penting kemajuan sebuah bangsa. Di tengah derasnya arus informasi digital, kemampuan masyarakat untuk tetap dekat dengan buku dan tradisi literasi merupakan cermin kualitas sumber daya manusia (SDM) suatu daerah.

Karena itu, tingkat gemar membaca masyarakat menjadi salah satu indikator strategis yang terus dipantau pemerintah untuk melihat sejauh mana masyarakat menjadikan membaca sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.

Hasil Survei Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI) tahun 2025 menghadirkan kabar membanggakan bagi Maluku Utara. Berdasarkan data yang dipublikasikan Kompas.com, Maluku Utara berhasil menempati urutan keempat nasional dalam daftar provinsi dengan tingkat kegemaran membaca tertinggi di Indonesia.

Sepuluh besar provinsi dengan TKM tertinggi ditempati oleh Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Sumatera Selatan, Maluku Utara, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Tengah.

Dari 10 provinsi itu, empat provinsi teratas mencatat capaian yang sangat kompetitif. NTT berada di posisi pertama dengan skor 62,43 poin, disusul NTB 61,19 poin, Sumatera Selatan 60,86 poin, dan Maluku Utara dengan skor 60,66 poin. Sementara enam provinsi lainnya berada pada rentang 59,51 hingga 59,85 poin. Meskipun demikian, nilai TKM semua provinsi masih kategori rendah, bahkan Provinsi Sulbar sangat rendah. Nilai ini akumulasi dari indikator pra membaca, saat membaca, pasca membaca, dan tingkat kegemaran membaca.

Capaian ini bukan sekadar angka statistik dari hasil survei. Tetapi merupakan gambaran tentang tumbuhnya kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya literasi sebagai modal sosial dan pembangunan.

Dalam perspektif teori human capital yang diperkenalkan Theodore Schultz dan Gary Becker, kualitas SDM menjadi faktor utama dalam menentukan kemajuan suatu bangsa. Pendidikan dan budaya membaca dipandang sebagai investasi jangka panjang yang akan melahirkan masyarakat produktif, inovatif, dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Karena itu, keberhasilan Maluku Utara masuk empat besar nasional dalam TKM memiliki makna strategis. Literasi bukan hanya soal kemampuan membaca teks. Tetapi juga kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, dan mengambil keputusan secara rasional dalam kehidupan sosial maupun ekonomi.

Dalam teori knowledge society atau masyarakat berbasis pengetahuan, ditegaskan bahwa negara atau daerah yang maju bukan lagi semata-mata ditentukan oleh kekayaan sumber daya alam (SDA), melainkan kemampuan masyarakatnya mengelola pengetahuan. Di era digital saat ini, membaca menjadi pintu masuk bagi lahirnya inovasi dan daya saing suatu negara atau daerah.

Prestasi Maluku Utara juga menunjukkan bahwa pembangunan literasi dapat berjalan meski di tengah tantangan efisiensi anggaran nasional. Di era kepemimpinan Gubernur Sherly Tjoanda Los dan Wakil Gubernur H. Sarbin Sehe, semangat profesionalisme dan pelayanan publik terus ditekankan kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Keterbatasan anggaran tidak dijadikan alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Namun, keberhasilan membangun budaya membaca tentu bukan hasil kerja satu institusi semata. Kepala Perpusnas Prof. E. Aminudin Aziz, M.A, Ph.D, menegaskan bahwa peningkatan budaya membaca harus dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor. Maka ego sektoral tidak elok lagi dipertankan.

Penegasan tersebut sejalan dengan konsep tata kelola kolaboratif (collaborative governance), bahwa penyelesaian persoalan publik tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

Dikbud Provinsi dan Kabupaten/Kota

Di tingkat daerah, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. (Dispersip) kabupaten/kota memegang peran strategis dalam membangun ekosistem literasi. Berbagai program digalakkan melalui perpustakaan daerah, layanan perpustakaan keliling, kegiatan membaca masyarakat, hingga kerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) kabupaten/kota.

Peran Dikbud di antaranya mengurusi sekolah—di mana setiap sekolah juga memiliki perpustkaan, dan ikut mendorong literasi numerasi. Kedua institusi ini saling menguatkan sehingga tidak bisa dipisahkan. Selain itu, dukungan lembaga seperti Bank Indonesia turut memperkuat gerakan literasi di daerah.

TBM dan Pegiat Literasi

Selain pemerintah, komunitas Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dan para pegiat literasi menjadi kekuatan sosial yang bekerja langsung di masyarakat. Mereka hadir di desa-desa, sekolah, hingga ruang-ruang komunitas dengan semangat voluntarisme dan pengabdian sosial.

Dalam teori Social Capital yang dikemukakan Robert Putnam, keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh kekuatan jaringan sosial, rasa percaya, dan partisipasi masyarakat. Kehadiran TBM dan komunitas literasi menunjukkan bahwa budaya membaca tumbuh karena adanya solidaritas sosial dan kesadaran bersama untuk mencerdaskan masyarakat.

Bunda Literasi dan PKK

Peran perempuan juga sangat menentukan. Bunda Literasi dan organisasi PKK memiliki jaringan hingga tingkat desa dan kelurahan. Dengan jumlah anggota yang besar, keduanya menjadi motor penggerak berbagai program literasi keluarga dan pendidikan anak.

Secara sosiologis, keluarga merupakan agen sosialisasi pertama dalam pembentukan karakter anak. Teori social learning Albert Bandura menjelaskan bahwa anak belajar melalui proses meniru dan mengamati lingkungan terdekatnya. Maka ketika budaya membaca tumbuh dalam keluarga, anak-anak akan lebih mudah menjadikan membaca sebagai kebiasaan hidup.

KKN Tematik Literasi

Perguruan tinggi pun ikut mengambil bagian melalui program KKN Tematik Literasi. Mahasiswa tidak hanya hadir sebagai peserta pengabdian masyarakat, tetapi juga menjadi agen perubahan sosial yang mendorong tumbuhnya minat baca masyarakat selama pelaksanaan KKN.

Program KKN Tematik Literasi merupakan sinergi antara Perpusnas RI dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, yang mulai diterapkan sejak tahun 2025.

Media Massa

Sementara itu, media massa memiliki tanggung jawab moral untuk terus menyuarakan pentingnya literasi. Media tidak hanya berfungsi menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk kesadaran publik dan membangun budaya intelektual masyarakat.

Pada akhirnya, budaya membaca adalah kerja besar bersama. Meningkatkan minat baca masyarakat bukan hanya tugas pemerintah atau instansi terkait, melainkan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Sebab, dari tradisi membaca yang kuat akan lahir generasi yang cerdas, kritis, dan memiliki daya saing tinggi.

Maluku Utara yang kini dipimpin Gubernur Sherly-Sarbin telah menunjukkan bahwa daerah kepulauan di timur Indonesia ini pun mampu berdiri sejajar dalam pembangunan literasi nasional. Tantangan berikutnya adalah menjaga konsistensi, memperluas akses bacaan, serta memastikan budaya membaca benar-benar menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Karena di balik masyarakat yang gemar membaca, selalu ada masa depan daerah yang lebih maju dan beradab. Salam Literasi. (*)