Berbagai sorotan terhadap dampak industri nikel di Halmahera memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi harus berjalan beriringan dengan keadilan sosial.

Negara tidak boleh hanya hadir untuk mempermudah investasi, tetapi absen ketika masyarakat membutuhkan perlindungan. Pembangunan yang mengorbankan ruang hidup warga bukanlah kemajuan yang utuh.

Pada akhirnya, persoalan terbesar republik bukan semata-mata siapa yang menduduki kursi pemerintahan, melainkan bagaimana kekuasaan digunakan.

Politik dinasti, oligarki, konflik kepentingan, dan pemusatan pengaruh harus terus diuji melalui fakta serta mekanisme hukum. Tidak boleh ada kelompok yang merasa memiliki keistimewaan untuk menguasai negara hanya karena kedekatan dengan pusat kekuasaan.

Konstitusi telah menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Ketentuan itu bukan sekadar tulisan dalam dokumen kenegaraan, melainkan batas yang harus dihormati setiap penyelenggara negara. Tidak ada jabatan yang lebih tinggi daripada konstitusi, dan tidak ada kepentingan elite yang boleh mengalahkan kepentingan publik.

Sebutan Republik Tanpa Rasa Malu merupakan peringatan moral bagi seluruh pemegang kekuasaan. Rasa malu seharusnya hadir ketika uang rakyat dikelola tanpa transparansi, ketika kritik dibalas intimidasi, ketika hukum kehilangan keberpihakan pada keadilan, dan ketika pembangunan justru mengorbankan masyarakat.

Republik tidak membutuhkan lebih banyak pidato tentang rakyat, melainkan keberanian untuk membuktikan keberpihakan melalui tindakan. Pemimpin harus siap diawasi, kebijakan harus terbuka untuk dikoreksi, dan pejabat publik wajib mempertanggungjawabkan amanahnya.

Sebab, republik tidak pernah didirikan agar segelintir orang dapat menikmati kekuasaan atas nama seluruh rakyat. Republik dibangun agar setiap warga memiliki hak, kedudukan, dan kesempatan yang setara.

Kekuasaan adalah mandat, bukan warisan. Negara adalah milik rakyat, bukan milik mereka yang sedang berkuasa.(*)