Ketika Kekuasaan Kehilangan Nurani dan Rakyat Sekadar Menjadi Legitimasi

Republik Tanpa Rasa Malu

Hendra Nawawi

Serta penyelidikan dugaan penyadapan tanpa kewenangan yang melibatkan sejumlah anggota kepolisian, menjadi pengingat bahwa kekuasaan harus selalu berada dalam koridor hukum. Persoalan tersebut perlu diselesaikan secara terbuka, objektif, dan berdasarkan pembuktian, bukan kepentingan politik.

Dalam demokrasi, sebagaimana dijelaskan Robert A. Dahl melalui Polyarchy, partisipasi rakyat tidak berhenti ketika pemilihan umum selesai. Rakyat tetap memiliki hak mengawasi, mengkritik, dan menuntut pertanggungjawaban pemerintah.

Catatan Amnesty International Indonesia mengenai serangan terhadap pembela HAM serta penilaian Freedom House 2026 yang menempatkan Indonesia dalam kategori Partly Free dengan skor 56 dari 100 seharusnya menjadi bahan evaluasi serius mengenai kualitas kebebasan sipil dan demokrasi.

Persoalan republik juga tidak hanya berkaitan dengan politik, tetapi menyangkut keadilan ekonomi. Program Makan Bergizi Gratis, misalnya, memiliki tujuan sosial yang penting. Namun, keberhasilan kebijakan tidak cukup diukur melalui jumlah penerima manfaat dan besarnya anggaran.

Kualitas makanan, ketepatan sasaran, transparansi pengadaan, serta keamanan penerima harus menjadi ukuran utama. Laporan mengenai kejadian gangguan kesehatan dalam pelaksanaannya menunjukkan bahwa program besar membutuhkan pengawasan yang sebanding dengan ambisinya.

Max Weber melalui gagasan etika tanggung jawab mengingatkan bahwa pemimpin tidak cukup berlindung di balik niat baik. Setiap keputusan harus dinilai berdasarkan konsekuensi nyata yang ditimbulkannya. Kebijakan publik bukan panggung pencitraan, melainkan instrumen untuk menyelesaikan persoalan masyarakat.

Hal serupa berlaku dalam pembangunan industri di Maluku Utara. Investasi pertambangan dan pengolahan nikel memang membuka peluang pertumbuhan ekonomi, lapangan pekerjaan, dan pembangunan daerah.

Namun, angka investasi tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan. Nasib pekerja, keberlanjutan lingkungan, hak masyarakat atas tanah, serta pemerataan manfaat pembangunan harus memperoleh perhatian yang sama.

Baca Halaman Selanjutnya..

Selanjutnya 1 2 3

Komentar

Loading...