Maba, malutpost.com – Sikap transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah kembali menjadi sorotan. Kali ini, Ketua Pimpinan Daerah (PD) Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Halmahera Timur, Julfikram Hi. Idris, menantang Sekretaris DPRD (Sekwan) Halmahera Timur untuk membuka secara transparan rincian perhitungan anggaran perjalanan dinas dalam 15 paket kegiatan senilai Rp16,19 miliar serta anggaran pemeriksaan kesehatan atau Medical Check-Up (MCU) anggota DPRD sebesar Rp718.832.000.

Julfikram menilai, penjelasan Sekwan yang menyebut anggaran perjalanan dinas tersebut rasional karena terdiri dari berbagai komponen belanja belum menjawab substansi pertanyaan publik. Menurutnya, masyarakat tidak cukup diberikan penjelasan normatif tanpa disertai rincian penggunaan dan dasar perhitungan anggaran.

"Menurut saya, menyebut anggaran perjalanan dinas itu rasional tanpa membuka rincian perhitungannya bukanlah jawaban atas pertanyaan publik. Kalau memang rasional, buka saja rinciannya. Jangan sampai kata rasional hanya menjadi obat penenang bagi rasa ingin tahu masyarakat," tegasnya.

Ia mengatakan, hal serupa juga berlaku pada alokasi anggaran MCU sebesar Rp718 juta lebih. Penjelasan bahwa anggaran tersebut mencakup pemeriksaan laboratorium, MRI hingga biaya perjalanan ke Jakarta seharusnya diikuti dengan keterbukaan mengenai komponen pembiayaannya.

Publik, kata dia, berhak mengetahui anggota DPRD yang menjadi peserta pemeriksaan, berapa biaya yang dibebankan untuk setiap orang, jenis layanan medis yang diberikan, hingga dasar penetapan nilai anggaran tersebut.

"Apakah publik cukup diyakinkan hanya dengan penjelasan bahwa ada pemeriksaan laboratorium, MRI dan perjalanan ke Jakarta. Lalu berapa jumlah pesertanya, berapa biaya per orang, dan apa dasar penetapan anggarannya. Ini yang harus dijelaskan secara terbuka," ujarnya.

Julfikram mengingatkan, DPRD sebagai lembaga representasi rakyat seharusnya menjadi contoh dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran. Jangan sampai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah justru tidak menunjukkan sikap yang sama ketika anggaran di lingkungan internalnya dipertanyakan masyarakat.

"Jangan sampai wakil rakyat begitu bersemangat mengawasi anggaran pemerintah, tetapi kehilangan semangat ketika rakyat ingin mengawasi anggaran lembaganya sendiri," sentilnya.

Bahkan, ia mengibaratkan DPRD seperti macan ketika menjalankan fungsi pengawasan terhadap anggaran pemerintah, tetapi berubah menjadi kucing ketika anggaran rumah tangganya sendiri diminta untuk dibuka.

"Jangan sampai DPRD hanya menjadi macan ketika mengawasi anggaran pemerintah, tetapi berubah menjadi kucing ketika anggaran rumah tangganya sendiri diminta untuk dibuka," tandasnya.

Ia menegaskan, kritik yang disampaikan bukan untuk mempersoalkan hak anggota DPRD mendapatkan fasilitas perjalanan dinas maupun pemeriksaan kesehatan. Namun, yang menjadi persoalan adalah transparansi, kewajaran, serta pertanggungjawaban atas penggunaan uang rakyat.

Karena itu, Julfikram secara terbuka menantang Sekwan DPRD Halmahera Timur agar tidak berhenti pada penjelasan bahwa anggaran tersebut telah disusun secara rasional. Ia meminta dokumen perencanaan dan rincian komponen pembiayaan dibuka agar masyarakat dapat melakukan penilaian secara objektif.

"Kami tegaskan, yang dipersoalkan bukan hak anggota DPRD untuk melakukan perjalanan dinas atau pemeriksaan kesehatan. Yang dipersoalkan adalah transparansi dan kewajaran penggunaan uang rakyat. Sekwan tidak perlu meminta masyarakat percaya. Cukup buka dokumennya dan biarkan publik menilai," tegasnya.

Menurutnya, keterbukaan informasi anggaran bukanlah bentuk kemurahan hati pejabat atau lembaga pemerintah, melainkan bagian dari kewajiban pertanggungjawaban kepada masyarakat.

"Uang rakyat bukan uang pribadi. Transparansi bukan kemurahan hati pejabat, melainkan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Kalau memang anggarannya rasional, mengapa harus sulit untuk dibuka," pungkasnya. (cr-05)