Polemik ini seharusnya menjadi pengingat bahwa negara demokratis membutuhkan keterbukaan, bukan perlindungan terhadap pertanyaan publik.

Ketika masyarakat mempertanyakan dokumen seorang pejabat negara, jawaban yang diperlukan bukan pembungkaman, intimidasi, ataupun perang opini. Yang dibutuhkan adalah transparansi dokumen, penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta mekanisme hukum yang berjalan secara independen.

Michel Foucault: Relasi Pengetahuan dan Kekuasaan

Michel Foucault mengajarkan bahwa pengetahuan dan kekuasaan memiliki hubungan yang erat. Institusi memiliki peran besar dalam menentukan bagaimana pengetahuan diproduksi, disahkan, dan diterima sebagai kebenaran.

Dalam konteks polemik ini, pertanyaan pentingnya bukan sekadar siapa yang memenangkan perdebatan politik, melainkan bagaimana lembaga negara menjalankan kewenangannya.

Bagaimana dokumen pendidikan diverifikasi? Bagaimana prosedur penyetaraan dilaksanakan? Apakah keputusan administrasi memiliki dasar hukum yang kuat? Dan bagaimana negara melakukan koreksi ketika ditemukan persoalan hukum?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan bentuk permusuhan terhadap pemerintah. Justru itulah bagian dari pengawasan demokratis.

Sebab, kewenangan administrasi negara tidak boleh berdiri tanpa mekanisme koreksi. Institusi yang kuat bukan institusi yang tidak pernah salah, melainkan institusi yang berani mengakui dan memperbaiki kesalahannya.

Baca Halaman Selanjutnya..