Sementara di Papua Barat, persoalannya terlihat dalam bentuk yang berbeda. Pertumbuhan ekonomi pada 2025 itu didorong oleh industri pengolahan serta pertambangan dan penggalian.

Namun, pada tahun yang sama persentase penduduk miskin mencapai 21,09 persen, angka ini terbilang sangat jauh di atas angka nasional sebesar 8,57 persen.

Ketimpangan antara aktivitas ekonomi dan kondisi kesejahteraan tersebut menunjukkan bahwa tingginya pertumbuhan ekonomi tidak otomatis mengasilkan pembangunan yang berdampak bagi masyarakat.

Ketiga daerah tersebut menjadikan aktivitas pertambangan sebagai salah satu penggerak perekonomian daerah sekaligus berkontribusi terhadap perekonomian nasional.

Dinas ESDM mencatat 115 Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Maluku Utara, sedangkan Sulawesi Tengah memiliki 444 IUP dengan nikel sebagai salah satu komoditas utama. Di Papua Barat, kuatnya aktivitas ekonomi berbasis sumber daya alam terlihat dari struktur ekspor.

Pada Desember 2025, dari nilai ekspor sebesar US$313,43 juta, dimana US$308,34 juta atau 98,38 persennya berasal dari bahan bakar mineral (HS27). Dengan demikian, aktivitas ekonomi di ketiga daerah tersebut menunjukkan kuatnya peran pertambangan dan penggalian dalam perekonomian daerah.

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 memang telah menjamin bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dapat dikuasai dan dipergunakan oleh negara, dengan persyaratan utama bahwa kekayaan sumber daya itu mendatangkan kemakmuran yang sebesar-besarnya untuk rakyat.

Hal ini menjadi ironi ketika daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi justru dari hasil sumber daya alam justru masih menghadapi keterbatasan pembiayaan pembangunan, persoalan pembayaran PPPK dan honorer, serta tingginya angka kemiskinan.

Baca Halaman Selanjutnya..