Secara taktis strategis, LBH Fagogoru tidak diposisikan untuk selalu berhadapan secara frontal dan diametral dengan pemerintah maupun aparat penegak hukum.

LBH Fagogoru harus menjadi mitra kritis sekaligus konstruktif. Di satu sisi, lembaga ini akan mengawal dengan tajam agar aparat penegak hukum dan pembuat kebijakan bersikap transparan, profesional, serta bersih dari tindakan represif.

Di sisi lain, jika terdapat ruang resolusi sengketa yang adil, LBH Fagogoru akan mengutamakan pendekatan damai melalui dialog, mediasi, dan prinsip restorative justice, sepanjang cara tersebut menjamin pemulihan hak-hak korban secara utuh tanpa menghilangkan marwah hukum itu sendiri.

Langkah awal yang diayunkan hari ini harus dikawal bersama sebagai sebuah konsensus moral. Eksistensi LBH Fagogoru ke depan tidak akan dinilai dari megahnya struktur kepengurusan di atas kertas, melainkan dari integritas moral, kemandirian, dan keberpihakan ideologisnya pada prinsip keadilan sosial (social justice) demi tegaknya sebuah ikhtiar keadilan bermartabat di bumi Fagogoru.

LBH Fagogoru harus dijaga agar tetap bersih dari kooptasi kepentingan politik praktis maupun pragmatisme personal. Lembaga ini harus murni menjadi ruang penyelesaian masalah, bukan produsen permusuhan. Ini adalah babak baru dalam perjalanan panjang masyarakat Fagogoru dalam menjaga kedamaian dan marwah entitas.

Melalui kelembagaan hukum yang profesional ini, kita sedang menenun kembali masa depan di mana persaudaraan, martabat, hak adat, dan keadilan formal berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah.

Sebab, di atas tanah tempat keluhuran budi dijunjung tinggi, hukum tidak boleh membiarkan ketidakadilan, premanisme, dan kesewenang-wenangan aparat merampas hak-hak kemanusiaan.

Dari Fagogoru, untuk perlindungan hukum masyarakat Fagogoru. LBH Fagogoru, sebuah ikhtiar keadilan bermartabat untuk masyarakat Fagogoru. (*)