Ketidaktahuan hukum (ignorantia juris) di tingkat masyarakat bawah ini pun sering kali rentan dieksploitasi oleh kepentingan-kepentingan kapitalis-birokratis tertentu yang menggunakan instrumen kekerasan dan intimidasi.

Oleh karena itu, fungsi LBH Fagogoru harus didekonstruksi dari sekadar lembaga "pemadam kebakaran" atau litigasi di ruang sidang menjadi sebuah episentrum gerakan preventif sekaligus benteng pertahanan hak asasi manusia.

Melalui fungsi penyuluhan hukum, pendidikan publik, dan pembentukan jaringan paralegal berbasis komunitas desa, LBH Fagogoru bertindak sebagai agen emansipasi hukum untuk menegakkan sebuah ikhtiar keadilan bermartabat.

Masyarakat tidak boleh lagi diposisikan sebagai objek pasif dari regulasi dan derap pembangunan, melainkan harus diangkat harkatnya menjadi subjek hukum yang sadar, mandiri, dan berdaulat atas hak-haknya sendiri.

LBH Fagogoru dirancang untuk memosisikan diri sebagai "Rumah Hukum" bagi masyarakat. Metafora rumah menegaskan sebuah tempat yang memberikan rasa aman, keteduhan, dan perlindungan nyata dari segala bentuk represi dan kriminalisasi, bukan ruang konfrontasi untuk memproduksi konflik baru demi kepentingan pragmatis kelompok.

LBH Fagogoru diarahkan untuk hadir memetakan dan menggali potensi konflik, aksi premanisme, atau indikasi kesewenang-wenangan aparat penegak hukum bukan sekadar menunggu perkara menumpuk di meja pengadilan. Dalam aspek metodologi gerakan, lembaga ini wajib menerapkan evidence-based advocacy atau advokasi berbasis bukti.

Setiap laporan dan pengaduan dari masyarakat harus dikelola secara objektif dan ilmiah melalui proses verifikasi, pengumpulan fakta, investigasi data lapangan, serta kajian hukum normatif yang mendalam.

Dengan pendekatan profesional ini, LBH Fagogoru menjauhkan diri dari pola gerakan yang didasarkan pada prasangka atau asumsi yang belum terverifikasi, sebab kredibilitas ilmiah, objektivitas, dan orientasi pada sebuah ikhtiar keadilan bermartabat adalah benteng utama lembaga ini.

Baca Halaman Selanjutnya..