Karena itu, pertanyaan yang patut diajukan: Kita membutuhkan hujan untuk apa?
Mengaliri lahan pertanian, menyediakan air minum, atau sekadar menurunkan suhu panas agar tak kepanasan saat berkendara?

Hujan akan tetap turun di musim penghujan. Tetapi pemerintah juga tetap harus memastikan air dapat ditampung, didistribusikan dan dimanfaatkan. Kalau hujan turun deras tetapi tidak ada infrastruktur penyimpanan air, maka sebagian air hanya menjadi limpasan dan bahkan bisa berubah menjadi banjir.

Sebaliknya, kalau kemarau panjang tetapi pemerintah mempunyai cadangan air, sistem irigasi, embung, teknologi pertanian, dan distribusi pangan yang baik, dampaknya terhadap masyarakat bisa jauh lebih kecil.
Jadi masalah sebenarnya bukan sekadar:

“Ada hujan atau tidak?” Tetapi lebih pada seberapa siap kita menghadapi kondisi ada atau tidak adanya hujan itu.
Kita seolah terjebak argumentasi bahwa musim kemarau identik dengan ujian.

Konsep mengelola air paling monumental pernah ada pada masa Nurdin Abdullah, Bupati Bantaeng, Sulawesi Selatan kala itu. Nurdin yang pernah menjadi Gubernur Sulawesi Selatan itu, pernah berbagi kiat bagaimana memulai menata Bantaeng di periode pertamanya, dalam kondisi latar daerahnya yang tak kompetitif di Sulsel.

Koleganya para ahli dan akademisi diundangnya berdiskusi. Kesimpulan analisisnya bikin cekdam. Itu yang pertama kali di buat sebagai variabel trigger. Hasilnya tepat. Bantaeng mengubah mimpi buruknya dari cekdam, dan mengantarnya menjadi salah satu daerah paling kompetitif di Sulsel.

Berkat penataan dan pembangunan daerah, bupati dua periode dan profesor ilmu kehutanan ini pernah masuk dalam daftar 19 tokoh alternatif menurut Komunike Bangsa Peduli Indonesia (KBPI).

Sejajar dengan Jusuf Kalla, Khofifah Indar Parawansa, Chairul Tanjung, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

Baca Halaman Selanjutnya..