Ternate, malutpost.com -- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) menggelar entry meeting pemeriksaan tahun 2025 dan tahun 2026 Semester I.

Pertemuan tersebut dilaksanakan di kediaman Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, di kawasan Eks Krisan, Kota Ternate, Senin (31/8/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Sekretaris Provinsi (Sekprov) Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir. Ada sembilan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Maluku Utara hadir pada entry meeting tersebut.

Kepala Bagian Protokol Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setda Provinsi Maluku Utara, Abdul Karim, menjelaskan bahwa entry meeting merupakan forum resmi untuk membuka pelaksanaan pemeriksaan BPK di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Menurut Karim, dalam pertemuan tersebut tim pemeriksa BPK menyampaikan sejumlah hal penting, mulai dari tujuan dan ruang lingkup pemeriksaan, periode pemeriksaan, hingga metodologi dan jadwal pelaksanaan pemeriksaan.

Selain itu, kata dia, dalam kegiatan tersebut juga dilakukan perkenalan tim pemeriksa BPK serta penjelasan mengenai tugas, mekanisme, dan tahapan pemeriksaan yang akan dilaksanakan.

"Substansi rapat ini berfungsi sebagai forum resmi untuk membuka pelaksanaan pemeriksaan, sekaligus menyamakan persepsi terkait ruang lingkup pemeriksaan," kata Karim, saat dikonfirmasi, Senin (31/8/2026).

Ia mengatakan, entry meeting juga bertujuan membangun kesamaan persepsi antara tim pemeriksa BPK dan jajaran Pemprov Maluku Utara dalam mendukung kelancaran proses pemeriksaan.

Melalui pertemuan tersebut, Pemprov Maluku Utara juga memastikan kesiapan seluruh perangkat daerah dalam memberikan akses terhadap dokumen, sistem, data, maupun informasi yang dibutuhkan oleh tim pemeriksa.

Karim menegaskan, koordinasi antara tim pemeriksa BPK dan Pemprov Maluku Utara menjadi bagian penting agar seluruh tahapan pemeriksaan dapat berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.

"Selain membuka pelaksanaan pemeriksaan dan menyamakan persepsi mengenai ruang lingkup pemeriksaan, kegiatan ini juga untuk memperkuat koordinasi antara tim pemeriksa BPK dengan Pemprov Maluku Utara agar proses pemeriksaan berjalan efektif, tertib, transparan dan akuntabel," pungkasnya. (nar)