Sofifi, malutpost.com -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) menyikapi meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

Berdasarkan data yang dihimpun Pemprov Maluku Utara, tercatat sebanyak 33 kejadian kebakaran, meningkat signifikan dibandingkan pekan sebelumnya yang tercatat sebanyak 16 kejadian.

Kebakaran tersebut tidak hanya terjadi di kawasan permukiman, tetapi mulai meluas hingga wilayah pegunungan dan kawasan hutan. Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena berpotensi menimbulkan dampak lebih luas terhadap masyarakat dan lingkungan.

Menindaklanjuti kondisi tersebut, Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe bersama Sekretaris Daerah, Samsuddin A. Kadir memutuskan empat langkah strategis dalam penanganan Karhutla.

Pertama, Pemprov Maluku Utara akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Karhutla Provinsi Maluku Utara dengan Sekretaris Daerah sebagai ketua.

Kedua, seluruh pemerintah kabupaten dan kota diminta segera mengirimkan data kejadian kebakaran, kebutuhan armada pemadam, serta titik sumur bor. Data tersebut akan diajukan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Ketiga, Pemprov Maluku Utara akan mengajukan permohonan kepada BNPB untuk pelaksanaan operasi modifikasi cuaca (OMC) dan water bombing apabila sebaran api semakin meluas dan membutuhkan penanganan khusus.

Keempat, Pemprov juga akan melaksanakan Salat Istisqa secara serentak di masjid dan rumah ibadah mulai Jumat, 29 Agustus 2026.

Wakil Gubernur Maluku Utara menegaskan, keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama dalam penanganan Karhutla. Karena itu, seluruh unsur diminta bergerak cepat dan membangun koordinasi yang solid.

"Prioritas kita adalah keselamatan masyarakat. Regulasi kita hormati, tapi keselamatan jiwa lebih utama. Semua unsur harus bergerak cepat dan solid," tegas Wakil Gubernur, Kamis (27/8/2026).

Sebelumnya, Pemprov Maluku Utara pada Rabu kemarin juga telah menggelar Rakor Karhutla sebagai langkah memperkuat sinergi pemerintah daerah bersama seluruh pihak terkait dalam menghadapi peningkatan kejadian kebakaran.

Pemprov memastikan penanganan Karhutla akan terus dilakukan secara terpadu, termasuk dengan memperkuat koordinasi bersama pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah pusat. (nar)