Di sinilah policy response, atau respons kebijakan, menjadi relevan. Dalam waktu relatif pendek, pembahasan tidak lagi berhenti pada pengisian PiNDaI.

Pemerintah Provinsi mulai bergerak pada instrumen yang berkaitan dengan profesionalisasi ASN teknik, penerapan praktik keinsinyuran dalam proyek pembangunan, pelibatan Insinyur profesional, penguatan kelembagaan, serta penataan data dan bukti.

Kecepatan tersebut layak ditakar secara proporsional. Tidak perlu dilebihkan dengan banyak kata sifat. Kronologinya sudah cukup berbicara: dari pembicaraan awal pada 10 Juni, penunjukan PIC, konsolidasi OPD, identifikasi kesenjangan, sampai respons pada level kebijakan berlangsung dalam rentang waktu yang pendek.

Pada masa penginputan, ketika posisi sementara masih dapat dipantau oleh daerah peserta melalui PiNDaI, Maluku Utara sempat berada dalam tiga besar nasional.

Untuk sesaat, dashboard menampilkan pemandangan yang cukup menarik: Maluku Utara mampu berada di depan sejumlah provinsi seperti DKI Jakarta, Bali, DI Yogyakarta, Riau, dan daerah lain yang selama ini lebih sering diasosiasikan dengan kapasitas kelembagaan dan sumber daya yang mapan.

Namun posisi sementara itu bukan alasan untuk cepat berpuas diri. Keunggulan pada tahun pertama perlu dibaca sebagai keunggulan relatif, bukan kesimpulan bahwa seluruh tata kelola keinsinyuran telah lebih baik dibanding daerah lain.

Justru proses asesmen berikutnya mengingatkan bahwa jumlah SDM profesional hanya salah satu bagian dari sistem yang lebih besar. Kebijakan, proyek, dokumentasi, kompetensi, inovasi, dan keberlanjutan harus bertemu dengan bukti yang valid.

Dalam konteks itu, kecepatan tidak identik dengan kesempurnaan. Ia terutama menyediakan waktu lebih banyak untuk memahami, memperbaiki kekurangan, dan menyiapkan respons yang relevan.

Baca Halaman Selanjutnya..