Logika ini penting. Data parameter harus diisi sesuai dokumen, kegiatan, atau prestasi yang benar-benar tersedia; apabila tidak ada, parameter dapat dikosongkan.

Karena itu, IKD lebih tepat dipahami sebagai evidence-based assessment, asesmen berbasis bukti. Klaim tidak cukup ditulis dalam aplikasi. Ia harus bertemu dengan dokumen yang dapat diperiksa dan diverifikasi.

Aspek yang dinilai juga cukup luas. Ada kebijakan pemerintah daerah, pengembangan kompetensi ASN teknik, keterlibatan tenaga keinsinyuran dalam pembangunan, NSPK, penerapan praktik keinsinyuran dalam proyek, penggunaan teknologi dan inovasi, hingga dampak dan keberlanjutan.

Pada aspek kebijakan, bukti dapat berupa Perda, Pergub, keputusan kepala daerah, instruksi, surat edaran, dan bentuk kebijakan lain yang relevan.

Dengan desain seperti itu, IKD 2026 sebenarnya lebih berguna dibaca sebagai baseline, titik awal untuk melihat bagaimana pemerintah daerah mengelola praktik keinsinyuran, bukan semata-mata sebagai papan klasemen.

Respons Cepat Maluku Utara

Setelah kick-off nasional, proses di Maluku Utara bergerak cukup cepat. Pada 23 Juli 2026, Sekretariat Daerah telah mengundang perangkat daerah untuk evaluasi penginputan, dengan kewajiban membawa data SDM keinsinyuran, dokumen kebijakan, dan bukti unggahan pada PiNDaI untuk dievaluasi dan disinkronkan.

Proses itu kemudian membuka satu kenyataan: kegiatan keteknikan tentu telah lama berlangsung di lingkungan pemerintah daerah, tetapi belum semuanya diterjemahkan menjadi pengaturan, pengakuan, dokumentasi, dan kebijakan yang dapat ditunjukkan kembali sebagai evidence.

Telaahan staf ahli kepada Gubernur pada awal Agustus bahkan mengidentifikasi bahwa persoalannya bukan semata-mata tidak adanya aktivitas keinsinyuran, melainkan belum optimalnya konsolidasi kebijakan dan bukti yang dapat diverifikasi.

Baca Halaman Selanjutnya..