Karena itu, pendidikan politik di sekolah tidak semestinya berhenti pada sosialisasi teknis kepemiluan. Sekolah harus menjadi ruang pembentukan kapasitas kewargaan.

Demokrasi dapat dipelajari melalui pengalaman sederhana, yakni berdiskusi, bermusyawarah, memilih pengurus kelas atau organisasi siswa, menyampaikan kritik, mendengarkan pendapat yang berbeda, dan menerima keputusan bersama.

Dalam pemikiran John Dewey, sekolah memiliki hubungan erat dengan kehidupan demokratis karena peserta didik belajar hidup bersama melalui pengalaman sosial. Ruang kelas, dengan demikian, dapat menjadi laboratorium demokrasi.

Jika siswa dibiasakan memeriksa sumber informasi, mempertanyakan sebuah narasi, membedakan fakta dan opini, menguji argumentasi, serta mengambil keputusan melalui pertimbangan yang rasional, sesungguhnya mereka sedang berlatih menjadi warga negara sebelum menggunakan hak pilih di TPS. Demokrasi tidak pertama-tama diajarkan melalui slogan, tetapi melalui kebiasaan berpikir dan bertindak.

Di sinilah gagasan inkubasi nalar demokrasi menemukan relevansinya. Nalar demokrasi tidak muncul secara tiba-tiba ketika seseorang memperoleh hak pilih.

Ia tumbuh melalui proses yang panjang, yakni memahami, mempertanyakan, memverifikasi, berdialog, mempertimbangkan, lalu mengambil keputusan. Sekolah menjadi salah satu ruang strategis untuk menginkubasi proses tersebut secara sadar, terarah, dan berkelanjutan.

Karena itu, KPU di daerah memiliki ruang strategis untuk memperkuat pendidikan pemilih, terutama pada masa non-tahapan. Program seperti KPU Guru Tamu di SMA/SMK dapat dikembangkan melampaui sosialisasi teknis menjadi ruang dialog kepemiluan, literasi informasi politik, dan latihan berpikir kritis.

Baca Halaman Selanjutnya..