Ia menambahkan, sangat tidak adil dalam konteks negara kesatuan berbasis otonomi saat ini, daerah penghasil utama tambang seperti Malut justru mengemis ke pemerintah pusat, sementara daerah yang bukan produksi tambang seperti di Pulau Jawa mendapatkan porsi besar dikarenakan jumlah penduduk lebih banyak.

“Saya pikir sudah waktunya Malut mengambil sikap federalisme,” pungkasnya.

Senada Akademisi Universitas Khairun (Unkhair), Prof. Nahu Daud, menyatakan kekayaan alam Malut dari hasil pengelolaan tambang jika dikelola dengan baik akan berdampak bagi kemajuan daerah. Bahkan, setiap warga Malut bisa mendapatkan per orang Rp20 juta dari hasil SDA yang dikelola setiap bulan.

“Sayangnya, pengelolaan SDA kita selama ini belum sepenuhnya kembali ke daerah. Sentralisasi kebijakan membuat kita hanya hadir sebagai dapur. Sedangkan hasil alam semuanya diambil Jakarta,” tegasnya kepada Malut Post, Selasa (18/8).

Ia menilai, Malut tidak akan mengemis ke Pempus untuk mendapatkan anggaran pembangunan jika kebijakan Pempus tidak sentralistik.

Karena itu, menurutnya, jika wacana federal muncul di tengah HUT RI mencerminkan daerah penghasil selama ini tidak puas dengan sejumlah kebijakan nasional.

“Jadi sah-sah saja daerah minta sistem negara federal. Mengapa demikian ya karena kebijakan negara tak adil. Semua anggaran dipotong, kita tidak dapat apa-apa selama ini,” tukasnya.

Guru besar bidang pembangunan ini menilai jika SDA Malut dikelola secara adil dan hasilnya dikembalikan masyarakat, Malut tak perlu lagi berharap dengan UMP yang hanya Rp2,8 juta itu.

“Artinya, kita sudah sejahtera dan keluar dari kubangan kemiskinan. Apa artinya kekayaan alam, pertumbuhan ekonomi yang naik pesat, bila pada akhirnya kemiskinan menunjukkan tren peningkatan,” pungkasnya. (mg-01/rul)