Jakarta, Malutpost.com - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) bersama 10 asosiasi desa, dengan dukungan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, akan menggelar Seminar Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Kegiatan nasional yang digelar di dua provinsi yakni, di Makassar pada 4 Agustus 2026 dan di Maluku Utara pada 5 Agustus 2026 ini dibuka  Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

Seminar digelar sebagai bagian dari upaya meningkatkan literasi masyarakat mengenai Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang menjadi salah satu program strategis pemerintah.

Pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 telah menetapkan pembentukan lebih dari 80 ribu unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia. Program tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat sekaligus mendukung swasembada pangan berkelanjutan.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengatakan, seminar tersebut digelar untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tujuan, urgensi, hingga implementasi Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

“Untuk itu perlu diadakan seminar mengenai KDKMP sebagai upaya mengedukasi dan menyosialisasikan maksud, tujuan, urgensi, serta langkah implementasi program KDKMP secara transparan dan komprehensif," kata Yandri dalam keterangan tertulis.

Ia berharap kegiatan tersebut dapat meningkatkan pemahaman seluruh pemangku kepentingan agar mampu mengoptimalkan peran KDKMP sebagai penggerak ekonomi desa yang mandiri, inklusif, dan berkelanjutan.

Seminar ini akan diikuti sekitar 700 peserta yang berasal dari unsur pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, pengurus KDKMP, akademisi, organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan, serta masyarakat umum.

Sejumlah menteri dan pemangku kepentingan dihadirkan menjadi narasumber dalam seminar tersebut. Menteri Koperasi memaparkan latar belakang, tujuan, kelembagaan, dan pengembangan usaha KDKMP, sedangkan Menteri Dalam Negeri membahas peran pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan program tersebut.

Sementara itu, Yandri memaparkan implementasi KDKMP dalam pembangunan dan pemberdayaan ekonomi desa. Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara juga menjelaskan mekanisme pembangunan fisik serta dukungan operasional KDKMP. Selain itu, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Prof. H. Marsuki, DEA., Ph.D. turut hadir sebagai narasumber.

“Kegiatan ini bakal membahas secara komprehensif soal perkembangan pembangunan KDKMP agar masyarakat desa memahami lebih detail program prioritas ini," ujarnya.

Menurut Yandri, kehadiran KDKMP diharapkan mampu mempersingkat rantai distribusi kebutuhan pertanian, seperti pupuk dan benih. Selain itu, koperasi juga diharapkan dapat menyediakan lumbung pangan desa, menampung hasil panen petani dengan harga yang layak, serta memberikan nilai tambah ekonomi secara langsung kepada masyarakat desa.

Ia menilai pengelolaan koperasi yang kuat di tingkat desa akan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Dengan demikian, desa tidak hanya menjadi pusat produksi, tetapi juga memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan pangan dan perekonomian nasional. (red/kun)