Ketidakmampuan TAPD di bawah kendali Sekda untuk menyusun anggaran yang progresif dan pro-rakyat mencerminkan adanya salah urus prioritas (misplaced priorities) yang mengorbankan kepentingan publik demi merawat birokrasi yang gemuk.

Keadilan Spasial yang Terabaikan di Wilayah "BAHIM"

Potret paling memilukan dari lemahnya fungsi koordinasi birokrasi di bawah kendali Sekda adalah ketimpangan pembangunan yang mencolok antara pulau utama (Ternate) dengan wilayah kepulauan luar, yaitu Pulau Batang Dua, Hiri, dan Moti (BAHIM).

Berdasarkan teori Keadilan Spasial (Spatial Justice), setiap warga negara berhak mendapatkan akses pelayanan publik yang setara tanpa terkendala sekat geografis.

Namun, realitas pelayanan publik di wilayah BAHIM menunjukkan potret sebaliknya. Warga di pulau-pulau tersebut masih harus berhadapan dengan masalah keterbatasan fasilitas kesehatan, ketiadaan tenaga medis yang menetap, pasokan listrik yang tidak konsisten, hingga akses transportasi laut yang minim proteksi.

Sebagai manajer puncak yang mengoordinasikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Sekda dinilai gagal memutus rantai sentralisme pembangunan.

Manajemen birokrasi Pemkot Ternate tampak mengidap penyakit Ternate-Centric, di mana kebijakan publik dirumuskan dengan sudut pandang yang rabun terhadap wilayah terluar. Kehadiran negara di BAHIM seolah-olah hanya terasa saat momentum pemilu, namun terlupakan saat distribusi anggaran dirumuskan di pusat kota.

Dekonstruksi Mitos Demi Reformasi Nyata

Mitos bahwa "Panglima ASN" di Kota Ternate sepenuhnya netral dan profesional harus didekonstruksi melalui aksi nyata. Ternate tidak bisa dikelola dengan manajemen birokrasi gaya lama yang lamban, kompromistis, dan berorientasi pada kepentingan elit semata.

Langkah awal reformasi harus dimulai dari komitmen untuk menjalankan sistem seleksi terbuka (open bidding) jabatan Sekda secara transparan dan akuntabel, bebas dari intervensi politik kekuasaan.

Sebagai motor penggerak daerah, Sekda Kota Ternate harus dikembalikan pada khittahnya: menjadi seorang teknokrat tulen yang fokus pada efisiensi anggaran, penegakan disiplin ASN yang adil, serta pemerataan pelayanan publik dari pusat kota hingga ke pelosok Batang Dua.

Sudah saatnya publik menuntut pembuktian dari jabatan Sekda, agar frasa "Panglima ASN Yang Netral" bukan lagi sekadar mitos pengantar tidur, melainkan kenyataan yang dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga Ternate. (*)