Politisasi Birokrasi dan Runtuhnya Merit System

Manifestasi paling nyata dari mitos netralitas ini dapat dilihat dari tata kelola manajemen ASN di Kota Ternate. Sebagai Ketua Tim Penilai Kinerja PNS (dulu Baperjakat), Sekda memegang otoritas penuh untuk menyaring, menilai, dan merekomendasikan promosi atau mutasi jabatan.

Namun, pola penataan jabatan (rolling jabatan) yang terjadi di lapangan kerap memicu tanda tanya publik karena dinamikanya yang sangat sensitif terhadap momentum politik lokal.

Bukan rahasia lagi jika pola mutasi di lingkungan Pemerintah Kota Ternate sering kali beriringan dengan tensi politik daerah. ASN yang dinilai kurang akomodatif terhadap kepentingan politik tertentu rentan digeser ke posisi marginal, sementara loyalitas politik sering kali diganjar dengan karpet merah kenaikan jabatan.

Praktik punishment and reward semacam ini membuktikan lemahnya komitmen dalam menegakkan merit system yang diamanatkan oleh UU ASN. Ketika "Panglima ASN" tidak mampu berdiri tegak sebagai tameng pelindung bagi bawahannya dari intervensi politik, netralitas birokrasi di Ternate hanya akan menjadi jargon di atas kertas, sementara para ASN dipaksa bermain aman demi menyelamatkan karir mereka.

Kegagalan TAPD: Anggaran yang Belum Berpihak pada Publik

Dampak dari lemahnya independensi birokrasi ini merembet langsung pada kebijakan anggaran. Selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Sekda bertanggung jawab merumuskan arah kebijakan fiskal daerah.

Menggunakan kacamata Teori Pilihan Publik (Public Choice Theory) dari William Niskanen, birokrat memiliki kecenderungan alamiah untuk memaksimalkan anggaran demi kepentingan eksistensi instansi mereka sendiri (budget-maximizing bureaucrat), alih-alih untuk efisiensi publik, jika tidak dikontrol dengan kepemimpinan yang kuat.

Gejala inilah yang tecatat dalam postur APBD Kota Ternate dari tahun ke tahun. Porsi Belanja Pegawai dan belanja operasional rutin birokrasi, termasuk biaya perjalanan dinas dan kegiatan seremonial, kerap mendominasi porsi anggaran dibanding Belanja Modal yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.

Akibatnya, Kota Ternate terus didera persoalan klasik yang tak kunjung tuntas: krisis air bersih di beberapa kelurahan tinggi, sistem kelola sampah yang belum modern, hingga lambatnya perbaikan fasilitas pasar tradisional.

Baca Halaman Selanjutnya..