Banyak lahan pertanian yang tidak lagi produktif, kelompok tani kurang mendapat pembinaan, dan peran penyuluh pertanian belum berjalan optimal.

Kondisi ini diperparah oleh semakin luasnya alih fungsi lahan menjadi kawasan permukiman. Akibatnya, Kota Ternate tetap bergantung pada pasokan dari luar daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Lemahnya pengawasan pasar juga menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius. Pemerintah masih lebih banyak melakukan pemantauan administratif dibandingkan tindakan nyata terhadap praktik penimbunan atau permainan harga. Akibatnya, mekanisme pasar berjalan tanpa pengawasan yang memadai.

Di sinilah muncul paradoks kebijakan. Di satu sisi pemerintah membiarkan mekanisme pasar bekerja secara bebas mengikuti prinsip laissez-faire.

Namun di sisi lain, masyarakat berharap pemerintah hadir ketika harga kebutuhan pokok melonjak dan daya beli mulai menurun. Harapan tersebut bukan sesuatu yang berlebihan karena menjaga stabilitas harga merupakan salah satu tanggung jawab utama pemerintah.

Karena itu, Pemerintah Kota Ternate tidak boleh hanya menjadi penonton dalam dinamika ini. Pemerintah harus hadir melalui kebijakan yang lebih cepat, pengawasan yang lebih kuat, penguatan produksi lokal, serta perbaikan sistem distribusi.

Tanpa langkah-langkah tersebut, kenaikan harga menjelang hari-hari besar dan hari biasanya akan terus menjadi persoalan yang selalu merugikan masyarakat. Sekian (*)