Sebagian besar kebutuhan tersebut masih didatangkan dari daerah seperti Surabaya, Makassar, Manado, dan beberapa wilayah pertanian di Pulau Halmahera.

Ketergantungan ini membuat harga sangat mudah berfluktuasi ketika terjadi gangguan cuaca, keterlambatan kapal, kenaikan ongkos angkut akibat naiknya Harga bahan bakar minyak (BBM), atau berkurangnya pasokan.

Kondisi tersebut memberikan ruang yang cukup besar bagi distributor dan pedagang besar dalam menentukan harga, bahkan dibeberapa situasi muncul dugaan penahanan stok sementara dengan harapan harga terus naik sebelum barang dilepas ke pasar.

Keadaan seperti ini merupakan bentuk kegagalan pasar (market failure) yang tidak dapat diperbaiki hanya melalui mekanisme pasar.

Persoalan lain adalah minimnya akses informasi harga yang harusnya disediakan oleh pemerintah kota ternate. Sebagian besar masyarakat tidak mengetahui harga acuan yang sebenarnya sehingga menerima kenaikan harga sebagai sesuatu yang wajar.

Di tingkat pedagang eceran, kenaikan harga hampir selalu dikaitkan dengan alasan naiknya harga dari distributor atau akibat dari naiknya ongkos transportasi.

Karena rantai distribusi tidak diawasi secara transparan, pemerintah pun kesulitan memastikan dimana sebenarnya kenaikan harga mulai terjadi, dan juga lemahnya intervensi mengakibatkan pemerintah kota juga kesulitan Mengendalikan kenaikan harga tersebut.

Dalam perspektif ekonomi pembangunan, kondisi ini menunjukkan bahwa kapasitas pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi lokal masih belum optimal.

Baca Halaman Selanjutnya..