Pemerintah seharusnya tidak hanya berperan sebagai pembuat aturan, tetapi juga sebagai stabilisator pasar. Ketika harga kebutuhan pokok mulai naik, pemerintah harus segera melakukan pengawasan distribusi, memastikan stok tetap tersedia, serta menggelar operasi pasar secara tepat waktu dan tepat sasaran.

Sayangnya, intervensi pemerintah masih cenderung bersifat sementara dan seremonial. Operasi pasar murah biasanya hanya dilakukan menjelang hari raya dengan jumlah barang yang terbatas sehingga tidak mampu mempengaruhi harga secara signifikan.

Sering kali tindakan pemerintah baru dilakukan setelah harga sudah terlanjur tinggi. Akibatnya, kebijakan yang diambil lebih bersifat merespons masalah daripada mencegahnya sejak awal.

Padahal, dalam sistem ekonomi modern, intervensi pemerintah bukan berarti menghambat mekanisme pasar. Sebaliknya, intervensi diperlukan agar pasar tetap berjalan secara sehat, kompetitif, dan tidak merugikan masyarakat.

Bahkan negara-negara yang menerapkan ekonomi pasar bebas sekalipun tetap melakukan pengawasan terhadap distribusi, persaingan usaha, dan stabilitas harga.

Permasalahan di Ternate juga tidak dapat dipisahkan dari lemahnya sistem logistik. Sebagai daerah kepulauan, biaya distribusi sangat dipengaruhi oleh transportasi laut.

Ketika cuaca buruk, kapal terlambat, atau biaya angkut meningkat, harga barang di pasar ikut naik. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan pasar bukan sekadar masalah perdagangan, tetapi juga berkaitan erat dengan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah.

Di sisi lain, pemerintah daerah belum serius memperkuat produksi lokal. Komoditas seperti cabai, bawang, sayuran, dan berbagai hasil pertanian lainnya sebenarnya dapat dipenuhi melalui kerja sama dengan sentra pertanian di Maluku Utara. Sayangnya, pengembangan sektor pertanian belum dilakukan secara maksimal.

Baca Halaman Selanjutnya..