Tatkala institusi publik lemah, pelayanan publik pun menjadi lamban, lahirlah kebijakan yang tidak konsisten, dan pembangunan kehilangan arah. Itu yang dalam beberapa tahun terakhir ini dirasakan rakyat bangsa ini.

Di Indonesia, gejala itu dapat ditemukan dalam berbagai sektor. Regulasi acap berubah tanpa kepastian. Program pembangunan berganti mengikuti pergantian elite politik.

Birokrasi masih dibayangi patronase, korupsi, dan kepentingan jangka pendek. Akibatnya, energi bangsa lebih banyak habis untuk mengatasi persoalan administratif dibandingkan menciptakan lompatan kemajuan.

Padahal bangsa ini memiliki kecenderungan untuk membangun kebanggaan simbolik. Kita senang membicarakan status sebagai negara besar. Kita bangga dengan jumlah penduduk mencapai ratusan juta jiwa. Kita bangga dengan kekayaan alam yang disebut-sebut tidak ada habisnya.

Tetapi kebanggaan itu acapkali tidak diikuti dengan kesadaran bahwa negara besar membutuhkan institusi yang juga besar dalam kualitas, dan membutuhkan orang-orang otentik untuk mengelolanya. Bukan karbitan, imitasi, apalagi asal-asalan menjadi pemimpin.

Dalam kajian mereka mengenai kapasitas negara, Daron Acemoglu dan James A. Robinson (2023) menunjukkan dengan telak, negara yang berhasil bukanlah negara yang sekadar memiliki sumber daya melimpah, melainkan negara yang mampu membangun institusi yang inklusif dan efektif. Negara yang lemah akan kesulitan mengubah kekayaan menjadi kesejahteraan publik.

Karena itu, bangsa yang terlalu percaya pada kebesaran alamiah, acap terjebak dalam ilusi. Mereka merasa kuat hanya karena memiliki banyak sumber daya. Padahal sejarah telah menunjukkan, banyak negara kaya sumber daya justru mengalami stagnasi akibat lemahnya tata kelola.

Sikap angkuh juga terlihat ketika kritik terhadap kelemahan institusi dianggap sebagai tindakan tidak nasionalis. Seolah-olah mencintai bangsa berarti memuji tanpa henti. Padahal cinta kepada bangsa justru menuntut keberanian mengakui kelemahan dan memperbaikinya.

Baca Halaman Selanjutnya..