Penjabat (Pj) tidak dipilih oleh rakyat, melainkan ditunjuk secara birokratis. Masa jabatan Pj yang panjang berisiko menimbulkan tarik-menarik kepentingan (rent-seeking behavior) antara kepentingan politik nasional yang ingin mengamankan pengaruhnya di daerah, dengan aspirasi murni masyarakat lokal. Konflik politik vertikal maupun horizontal berpotensi menajam jika penunjukan Pj dianggap bias partisan.

Kedua, Konsekuensi Ekonomi-Politik: Teori Kartel Partai dan Ancaman Politik Uang

Dari sudut pandang ekonomi politik, pemisahan pemilu ini berimplikasi langsung pada teori partai kartel (Cartel Party Thesis) yang dikemukakan oleh Richard Katz dan Peter Mair.

Ketika parpol harus menghadapi dua kali siklus pemilu yang berat (Pemilu Nasional 2029 dan Pemilu Lokal 2031), kebutuhan akan logistik finansial akan melonjak secara eksponensial. Menjalankan dua kali agenda kampanye besar berarti biaya politik meningkat drastis.

Kondisi ini memicu tantangan besar bagi kualitas demokrasi:

Pragmatisme Elite: Partai politik berpotensi semakin terjebak dalam lingkaran patronase dengan pemilik modal (oligarki) untuk mendanai pemilu lokal yang terpisah.

Komodifikasi Suara (Clientelism): Tanpa adanya daya tarik alami dari figur calon presiden (karena pemilu dipisah), kandidat lokal berisiko beralih pada cara-cara instan untuk memobilisasi massa. Jika pengawasan lemah, risiko politik uang (vote buying) akan melonjak tajam dalam dua gelombang pemilu tersebut.

Baca Halaman Selanjutnya..